Sketsamalang.com – Video pertemuan tegang antara Gubernur Bali Wayan Koster dan seorang operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Diponegoro, Denpasar, viral di media sosial. Insiden yang terjadi pada Rabu malam (14/10/2026) itu memicu sorotan publik setelah seorang operator perempuan menangis saat mengeluhkan kelelahan akibat kebijakan operasional SPBU selama 24 jam.
Dalam rekaman yang beredar, operator tersebut menyampaikan keberatannya karena harus tetap bekerja di tengah kondisi fisik yang lelah. Ia juga meminta gubernur memahami situasi yang dihadapi petugas di lapangan.
“Saya bukan robot, saya juga capek, Pak. Iya, saya pegawai, tapi saya punya hak juga,” ujar operator tersebut sambil menahan tangis.
Ia kemudian meminta Koster merasakan langsung kondisi para pekerja.
“Coba Bapak di sini, di lapangan bagaimana rasanya?” katanya.
Dalam video itu, Koster terdengar merespons dengan nada tegas.
“Diam kamu. Pegawai kamu,” kata Koster.
Ia juga meminta pengelola SPBU menindak operator tersebut.
“Heh, usir pegawai kamu tuh,” demikian ucapan Koster yang terdengar dalam rekaman.
### Operator SPBU Kelelahan, Ada yang Masih Menyusui
Admin SPBU setempat, Tria, menjelaskan bahwa para operator terkejut ketika diminta melayani konsumen selama 24 jam. Menurut keterangannya kepada detikBali, salah satu operator bahkan masih dalam masa menyusui.
“Kan mereka jadi kaget (diminta buka 24 jam), apalagi ada satu operator saya itu masih menyusui,” ujarnya saat ditemui di lokasi, seperti dikutip detikBali.
Tria menyebut SPBU tersebut memiliki 12 operator yang seluruhnya perempuan. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri ketika pengelola harus menyesuaikan jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional selama 24 jam.
Ia mengatakan, para pekerja membutuhkan waktu istirahat dan pengganti saat kelelahan. Namun, mencari tenaga pengganti tidak dapat dilakukan secara instan.
“Karena mereka juga capek kan pengen diganti juga cuma kan nggak secepat itu bisa nyari orang yang bisa gantiin,” tambahnya.
### Wayan Koster Beri Klarifikasi
Sehari setelah video tersebut ramai diperbincangkan, Koster memberikan klarifikasi di Denpasar, Kamis (15/10/2026). Ia membantah terjadi miskomunikasi dan menegaskan bahwa dirinya meminta petugas tetap memberikan pelayanan kepada konsumen.
“Enggak (ada miskomunikasi). Saya bilang jangan ngeluh, layani konsumen. Walaupun capek ya layani, enggak boleh ngerasa capek,” kata Koster, sebagaimana dilaporkan Kompas.com.
Koster juga menduga kelelahan menjadi salah satu penyebab reaksi operator tersebut. Ia menyebut personel TNI telah dikerahkan untuk membantu operasional SPBU pada malam hari.
“Iya mungkin kecapean. Enggak ada masalah,” ujarnya, seperti dilansir SuaraBali.id.
“Untuk malam petugasnya dari TNI,” tambahnya.
Menurut laporan detikBali, personel TNI direncanakan membantu operasional malam di sejumlah SPBU wilayah Denpasar dan Badung. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pelayanan selama 24 jam sekaligus membantu mengurai antrean BBM.
### Pertamina Soroti Pengaturan Jam Kerja dan Istirahat
Insiden tersebut turut memunculkan kritik terhadap cara gubernur merespons keluhan pekerja. Massa Aksi Kamisan Bali juga menyoroti pentingnya pengaturan jam kerja dan komunikasi pemerintah dalam menghadapi persoalan di lapangan.
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan BBM, kecukupan tenaga kerja dan pengaturan waktu istirahat menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
Pertamina Patra Niaga menyatakan terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan pengaturan jam kerja, sistem pergantian sif, dan waktu istirahat petugas sesuai ketentuan.
“Pertamina terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan pengaturan jam kerja, sistem shift, dan waktu istirahat sesuai ketentuan,” ujar Area Manager Communication Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Kamis (15/10/2026), seperti dikutip Kompas.com.
Peristiwa ini memperlihatkan tantangan menjaga kelancaran distribusi BBM di tengah lonjakan antrean. Pada saat yang sama, insiden tersebut memunculkan perdebatan mengenai perlindungan pekerja, pengaturan jam kerja, serta cara pejabat publik berkomunikasi ketika menghadapi keluhan masyarakat.
Upaya mengurai antrean BBM perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan tenaga kerja yang memadai agar pelayanan kepada konsumen tetap berlangsung tanpa mengabaikan kondisi dan hak pekerja.
