Sketsamalang.com, JOMBANG — Di tengah dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, gagasan mengenai masa depan organisasi kembali mengemuka. Buku berjudul Imaji NU Masa Depan resmi diluncurkan sebagai ruang refleksi sekaligus tawaran pemikiran mengenai arah khidmah NU menghadapi perubahan zaman.
Buku tersebut diluncurkan Ikatan Kecendekiawanan NU bersama ASDANU di Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Tidak sekadar mendokumentasikan pemikiran, buku Imaji NU Masa Depan menawarkan gagasan mengenai pola khidmah baru NU, khususnya dalam membangun relasi dengan negara tanpa kehilangan independensi organisasi.
Salah satu penulis, Khoiron As-Saidany, akademisi sekaligus dosen Universitas Islam Malang (UNISMA), mengatakan NU harus menjadi organisasi yang kuat dan memiliki daya tawar, baik di hadapan kekuasaan maupun ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurut Khoiron, NU dapat bermitra dengan pemerintah selama kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, NU juga harus tetap berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara yang dinilai merugikan kepentingan publik.
“NU boleh bermitra dengan negara sepanjang itu baik untuk kepentingan masyarakat, tapi NU juga harus bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang merugikan masyarakat banyak, utamanya warga Nahdliyin,” ujar Khoiron.
Khoiron menjelaskan, salah satu gagasan utama yang ditawarkan buku tersebut adalah konsep konvergensi. Melalui pendekatan ini, NU tidak harus selalu berhadapan dengan pemerintah, tetapi juga tidak boleh kehilangan independensi ketika menjalin kemitraan dengan negara.
NU, kata dia, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat. Pada saat bersamaan, NU tetap mempunyai ruang untuk mengoreksi dan mengkritisi kebijakan negara apabila dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.
Gagasan tersebut menjadi refleksi atas perjalanan NU dalam beberapa dekade terakhir yang semakin dekat dengan ruang pemerintahan dan pengambilan kebijakan.
Khoiron menegaskan, peluncuran buku Imaji NU Masa Depan tidak berkaitan dengan kampanye atau dukungan terhadap kandidat tertentu dalam Muktamar ke-35 NU.
“Ini murni pemikiran kita bersama. Teman-teman penulis mengkaji ulang berbagai macam kebijakan negara. Di saat yang sama kami adalah warga Nahdliyin yang mencintai dan mengikuti hati ulama,” jelasnya.
Ia berharap gagasan yang dituangkan dalam buku tersebut dapat menjadi alternatif pemikiran bagi pengurus NU di berbagai tingkatan, mulai dari ranting hingga PBNU.
Gagasan agar NU tetap kritis terhadap negara juga tidak terlepas dari pemikiran Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Khoiron menilai sikap kritis NU terhadap negara harus tetap dipertahankan, termasuk ketika pemerintahan dipimpin oleh tokoh yang memiliki kedekatan dengan NU.
“Gus Dur waktu di Lirboyo pada tahun 1999 mengatakan bahwa NU harus tetap kritis kepada negara, meskipun yang menjadi presiden adalah orang NU,” ungkapnya.
Karena itu, Khoiron memandang perpaduan antara sikap kritis dan kemitraan dengan pemerintah menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjaga masa depan NU.
“Jadi titik take-off kita sebetulnya terinspirasi dari Gus Dur,” tegasnya.
Wakil Rektor Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (UNWAHA), Dr. Muhammad Wafiul Ahdi, menyambut peluncuran buku tersebut sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan harapan warga Nahdliyin terhadap masa depan NU.
Menurut Wafiul, gagasan dalam buku tersebut merupakan buah pemikiran para pecinta NU yang ingin organisasi terus berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman.
Ia berharap buku tersebut dibaca oleh para pengurus NU sehingga aspirasi sekaligus kegelisahan warga Nahdliyin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah organisasi.
“Mereka berharap NU nantinya seperti harapannya. Maka ini perlu didokumentasikan dan bila perlu buku ini dibaca oleh para pengurus-pengurus NU agar mereka memahami apa keinginan Nahdliyin terhadap kelangsungan Nahdlatul Ulama untuk masa depan,” katanya.
Wafiul menilai salah satu persoalan penting yang direfleksikan dalam buku tersebut adalah bagaimana NU menempatkan diri dalam relasi dengan pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan kader NU dalam pemerintahan tidak otomatis berarti organisasi kehilangan independensinya. NU justru dapat mengambil peran di dalam pemerintahan untuk membantu menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, elemen NU lainnya dapat tetap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi kontrol.
“Saya kira juga kurang efektif, maka harus imbang. Ada yang di dalam untuk ikut membantu mengeksekusi program-program pemerintah, ada juga di luar yang menjadi penyeimbang agar balance,” ujarnya.
Meski mendorong keterlibatan NU dalam ruang kebijakan publik, Wafiul mengingatkan agar organisasi tidak kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society).
Kedekatan dengan pemerintah, kata dia, tidak boleh menjadikan NU sebagai subordinat kekuasaan.
“Saya kira NU harus posisinya tidak menjadi subordinat dari pemerintah, tapi NU tetap mandiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari civil society,” tegasnya.
Peluncuran Imaji NU Masa Depan di tengah Muktamar ke-35 NU akhirnya tidak sekadar menjadi agenda penerbitan buku. Gagasan di dalamnya turut membuka ruang diskusi mengenai masa depan NU, terutama terkait relasi dengan negara, independensi organisasi, keberpihakan kepada masyarakat, serta pentingnya mempertahankan tradisi kritis.
Bagi para penulis, masa depan NU tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memimpin organisasi. Arah NU juga akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan gagasan, keberanian bersikap, serta kemampuan menjaga khidmah agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Buku tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi kepengurusan PBNU mendatang dalam membaca aspirasi warga Nahdliyin sekaligus merumuskan arah organisasi di tengah perubahan zaman.
