Sketsamalang.com, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Ia dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cumlaude setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Doktor Terbuka, Rabu (11/11/2026).
Dalam ujian yang berlangsung di ASSEC Tower Unair tersebut, LaNyalla mengangkat disertasi berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Melalui disertasinya, mantan Ketua DPD RI periode 2019–2024 itu mengkritisi ketimpangan kekuasaan dalam sistem legislatif Indonesia. Ia menilai dominasi partai politik dalam lembaga perwakilan telah mendistorsi kedaulatan rakyat dan membatasi ruang representasi kelompok nonpartisan.
Tawarkan Jalur Independen di DPR RI
Salah satu persoalan yang disoroti LaNyalla adalah ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang membatasi kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya melalui partai politik.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi. Anggota DPR dinilai lebih rentan tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai dibandingkan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional melalui pembukaan jalur perseorangan atau independen bagi calon anggota DPR RI.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang.
Ia menjelaskan, kehadiran anggota DPR dari jalur independen berpotensi memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Selain itu, langkah tersebut dinilai dapat mencegah terbentuknya koalisi besar antara partai politik dan pemerintah yang berpotensi melahirkan kebijakan lebih berpihak kepada elite.
Keterlibatan unsur independen juga diharapkan mampu meminimalkan konflik kepentingan akibat intervensi sponsor politik partai. Dengan demikian, regulasi strategis di bidang lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan dapat lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.
LaNyalla turut menjadikan Afrika Selatan sebagai salah satu rujukan. Pada 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan undang-undang pemilu negara tersebut inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Majelis Nasional secara independen.
Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Amandemen Undang-Undang Pemilihan Umum pada 2023 yang membuka kesempatan bagi kandidat independen untuk menduduki kursi parlemen tanpa dukungan partai politik.
Ia juga menyebut Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis sebagai negara yang telah memberikan ruang bagi calon independen dalam parlemen nasional.
Dorong DPD RI Setara dengan DPR
Selain mengusulkan jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla juga menyoroti ketimpangan kewenangan antara DPR RI dan DPD RI atau yang dikenal dengan istilah Soft Bicameralism.
Selama ini, DPR RI memiliki kewenangan penuh dalam proses pembentukan undang-undang. Sementara itu, DPD RI lebih banyak berperan memberikan usulan dan pertimbangan tanpa memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir.
Berbekal pengalaman selama lima tahun memimpin DPD RI, LaNyalla menilai aspirasi dan kepentingan daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.
Karena itu, ia menawarkan pilar kedua berupa penguatan kewenangan DPD RI agar memiliki posisi sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk merealisasikan kedua gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen secara komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, rekonstruksi sistem perwakilan rakyat diperlukan untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus memastikan kepentingan daerah memperoleh posisi yang lebih kuat dalam pengambilan kebijakan nasional.
Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
Gagasan yang disampaikan LaNyalla dalam ujian doktor terbuka tersebut diharapkan dapat memantik diskusi nasional mengenai masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus benar-benar berada di tangan masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada elite politik.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup persidangan yang disambut tepuk tangan hadirin.
Ujian doktor terbuka tersebut menghadirkan sejumlah akademisi sebagai penyanggah, di antaranya Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, dan Dr Prawitra Thalib.
Sejumlah tokoh akademisi dan pejabat juga turut memberikan pertanyaan, di antaranya Dr Mulyadi dari FISIP Universitas Indonesia, Prof Dailami Firdaus dan Dr Badikenita Br Sitepu yang merupakan anggota DPD RI, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr Afriansyah Noor.
Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr Soekarwo, sejumlah anggota DPR dan DPD RI, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN, dan organisasi olahraga.
Predikat Summa Cumlaude yang diraih LaNyalla menjadi capaian akademik sekaligus menandai kontribusinya dalam menawarkan gagasan pembaruan sistem perwakilan rakyat di Indonesia.
