Sketsamalang.com, MALANG – Komunikasi pemerintah dalam menangani krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan. Di tengah kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat hingga menyebabkan penutupan sekolah di sejumlah wilayah Malaysia, pernyataan pejabat pemerintah mengenai kontribusi oksigen dari hutan Indonesia dinilai kurang menunjukkan empati terhadap masyarakat terdampak.
Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB), Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D., menilai pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, yang menyebut Indonesia tidak hanya mengirimkan asap, tetapi juga oksigen, mencerminkan persoalan serius dalam komunikasi krisis.
Menurut Pia, persoalan utama bukan terletak pada fakta bahwa hutan Indonesia menghasilkan oksigen, melainkan pada ketepatan pesan yang disampaikan ketika masyarakat membutuhkan kepastian mengenai keselamatan, perlindungan kesehatan, dan langkah konkret penanganan karhutla.
“Ketika masyarakat sedang menghirup asap kebakaran hutan dan lahan, pemerintah seharusnya berbicara tentang keselamatan, perlindungan kesehatan, dan tanggung jawab,” demikian pandangan Pia dalam analisisnya.
Pia mengidentifikasi lima persoalan utama dalam pendekatan komunikasi krisis pemerintah yang tercermin dari pernyataan tersebut.
Pertama, kegagalan membangun empati. Ketika masyarakat menghadapi ancaman kesehatan akibat kabut asap, pemerintah justru menyampaikan argumentasi mengenai kontribusi oksigen dari hutan Indonesia. Padahal, empati dalam komunikasi krisis bukan sekadar ungkapan keprihatinan, melainkan kemampuan menempatkan penderitaan masyarakat sebagai prioritas.
Kedua, kegagalan menentukan prioritas pesan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai risiko kesehatan, perkembangan pemadaman, dan langkah perlindungan. Pernyataan tentang oksigen dinilai mengalihkan perhatian dari kebutuhan tersebut sehingga pemerintah terkesan lebih sibuk menjawab kritik daripada memberikan solusi.
Ketiga, kurangnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Menyebut karhutla sebagai fenomena alam yang berada di luar kesalahan manusia tanpa menunjukkan dasar investigasi berpotensi mengaburkan persoalan tanggung jawab. Pemerintah perlu membedakan faktor alam yang meningkatkan risiko kebakaran dengan penyebab kebakaran yang telah dibuktikan melalui pemeriksaan.
Keempat, ketidakselarasan pesan antarlembaga. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur disebut telah menyampaikan empati kepada masyarakat Malaysia sekaligus menjelaskan upaya pemadaman dan kerja sama lintas negara. Namun, pernyataan pejabat Bakom justru menonjolkan argumentasi yang dapat dipersepsikan sebagai pembelaan.
Kelima, kegagalan mengantisipasi dampak komunikasi. Pernyataan mengenai oksigen tidak meredakan kontroversi, tetapi justru mengundang kritik dari Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang tidak sensitif terhadap konteks dapat memunculkan persoalan reputasi baru ketika krisis belum terselesaikan.
Dalam perspektif manajemen risiko dan komunikasi bencana, Maulina Pia menjelaskan bahwa komunikasi untuk melindungi masyarakat berbeda dengan komunikasi yang bertujuan mempertahankan reputasi pemerintah.
Kerangka Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) menekankan pentingnya kecepatan, akurasi, kredibilitas, empati, tindakan perlindungan, serta penghormatan terhadap masyarakat terdampak dalam situasi darurat.
Karena itu, pertanyaan pertama yang seharusnya dijawab pemerintah bukanlah bagaimana membuktikan bahwa pemerintah tidak bersalah, melainkan bagaimana memastikan masyarakat terlindungi.
Menurut Pia, pernyataan mengenai kontribusi oksigen dari hutan Indonesia memperlihatkan kecenderungan komunikasi defensif, yakni pendekatan yang lebih diarahkan untuk membangun pembelaan daripada memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pembenaran daripada memperhatikan penderitaan warga. Jika dibiarkan, situasi ini dapat memperbesar krisis kepercayaan publik.
Ia juga menyoroti pernyataan yang mengaitkan karhutla dengan fenomena alam. Musim kemarau, kekeringan, dan cuaca ekstrem memang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, faktor tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kebakaran terjadi tanpa keterlibatan manusia.
Karhutla merupakan persoalan kompleks yang dapat melibatkan kondisi lingkungan, aktivitas manusia, tata kelola lahan, serta efektivitas pengawasan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyampaikan hasil investigasi secara hati-hati dan terbuka.
Dalam komunikasi risiko, ketidakpastian seharusnya tidak ditutupi dengan pernyataan yang terlalu meyakinkan. Pemerintah justru dapat membangun kredibilitas dengan mengakui bahwa penyebab kebakaran di lokasi tertentu masih diselidiki, sembari menjelaskan tindakan pencegahan dan penanganan yang sedang berlangsung.
Maulina Pia tidak mengabaikan upaya operasional pemerintah dalam menangani karhutla. Ia menyebut pemerintah Indonesia telah melaporkan pengerahan puluhan ribu personel serta puluhan pesawat dan helikopter untuk mendukung operasi penanganan kebakaran.
Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi diplomatik dengan Malaysia. Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur menyampaikan empati kepada masyarakat Malaysia sekaligus menjelaskan langkah-langkah penanganan yang dilakukan Indonesia.
Namun, upaya tersebut perlu didukung komunikasi yang konsisten antarlembaga. Ketika satu institusi menyampaikan empati dan menjelaskan tindakan konkret, sementara pejabat lain mengeluarkan pernyataan yang terkesan membela diri, masyarakat berpotensi menerima pesan yang saling bertentangan.
Dalam konteks Government Public Relations, konsistensi pesan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kredibilitas institusi.
Bakom, kementerian teknis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan perwakilan diplomatik perlu memiliki orientasi komunikasi yang sama: mengakui masalah, melindungi masyarakat, menjelaskan tindakan, serta menunjukkan tanggung jawab.
Dengan demikian, kerja keras petugas di lapangan dapat dipahami masyarakat melalui informasi yang transparan dan tidak menimbulkan kontroversi baru.
Maulina Pia menawarkan lima langkah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam memperbaiki komunikasi krisis karhutla.
Pertama, mengutamakan empati daripada pembelaan. Pemerintah perlu mengakui dampak karhutla terhadap masyarakat Indonesia dan negara tetangga tanpa mengalihkan pembicaraan pada kontribusi atau prestasi pemerintah.
Kedua, menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi mengenai kualitas udara, wilayah berisiko, perlindungan kesehatan, serta akses layanan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas. Perhatian khusus diperlukan bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.
Ketiga, meningkatkan transparansi penanganan. Pemerintah perlu menjelaskan tindakan yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, dan langkah selanjutnya. Informasi tidak cukup hanya berupa jumlah personel atau peralatan yang dikerahkan, tetapi juga perlu menjelaskan efektivitas penanganannya.
Keempat, menyelaraskan komunikasi antarlembaga. Koordinasi antara Bakom, kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, dan perwakilan diplomatik diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang konsisten.
Kelima, mendengarkan masyarakat dan bersedia melakukan koreksi. Keluhan warga, pengalaman tenaga kesehatan, serta kebutuhan relawan di lapangan harus menjadi bahan evaluasi. Jika suatu pernyataan menimbulkan persepsi ketidakpekaan, klarifikasi yang empatik lebih diperlukan daripada mempertahankan argumentasi kontroversial.
Menurut Maulina Pia, masyarakat tidak menuntut pemerintah memiliki jawaban sempurna atas seluruh persoalan. Namun, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur, perlindungan yang memadai, serta penjelasan mengenai tanggung jawab pemerintah.
Pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjelaskan fakta, meluruskan informasi yang keliru, dan menyampaikan upaya penanganan yang telah dilakukan. Akan tetapi, penjelasan tersebut harus disertai bukti, empati, dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Sebagai akademisi komunikasi, ia menilai persoalan ini perlu dievaluasi secara serius oleh Bakom RI. Lembaga komunikasi pemerintah seharusnya menjadi penghubung antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pelindung reputasi pemerintah.
Dalam situasi krisis, kredibilitas tidak dibangun dengan memenangkan perdebatan, melainkan melalui kepedulian, kompetensi, transparansi, dan tanggung jawab.
“Ketika masyarakat sedang menghadapi krisis, pemerintah tidak boleh lebih sibuk membela reputasinya daripada menjelaskan bagaimana keselamatan rakyat dilindungi. Komunikasi krisis yang kehilangan empati justru berisiko menciptakan krisis kepercayaan baru,” tegasnya.
