Sketsamalang.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa keberhasilan pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran penyelenggaraannya. Pemilu juga harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan amanah melalui tata kelola yang menjunjung tinggi etika serta bebas dari politik uang.
Hal itu disampaikan Heddy dalam Seminar Nasional bertajuk Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Pemilu Indonesia yang diselenggarakan DKPP bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM), Selasa (13/10/2026), di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 UMM.
Menurut Heddy, integritas penyelenggara menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu harus memiliki integritas dan menaati kode etik agar proses demokrasi tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan.
“Pemilu itu pada intinya harus berlangsung bukan sukses dalam penyelenggaraan saja, tetapi sukses dalam tata kelola. Tata kelola pemilu akan berjalan baik kalau penyelenggara pemilu punya integritas yang baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemilu sejatinya merupakan ritual demokrasi ketika rakyat menyerahkan mandat kepada calon pemimpin. Karena itu, proses pemilu harus mampu melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila penyelenggara pemilu bermasalah dalam aspek etika dan integritas, harapan untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas juga akan semakin sulit terwujud.
Heddy mencontohkan sejumlah kepala daerah yang tersandung kasus hukum sebelum genap setahun menjabat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah belum tentu sejalan dengan keberhasilan menghadirkan pemimpin yang amanah.
“Ini membuktikan bahwa kita sukses melakukan pilkada, tetapi gagal melahirkan pemimpin yang amanah. Padahal, esensi pemilu adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah,” tegasnya.
Selain integritas penyelenggara, Heddy menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia. Ia mengungkapkan, sejumlah penelitian menunjukkan sekitar 60–70 persen pemilih masih menganggap politik uang sebagai sesuatu yang biasa.
Menurut Heddy, anggapan tersebut perlu diluruskan melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Politik uang tidak boleh dianggap sebagai bagian lumrah dari pemilu karena berpotensi merusak kualitas demokrasi dan memengaruhi lahirnya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Politik uang itu adalah noda besar dalam sistem demokrasi kita, tidak boleh ada,” ujarnya.
Ia bahkan menilai politik uang memiliki dampak yang sangat berbahaya karena dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.
Karena itu, upaya membangun pemilu berintegritas tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada lembaga penyelenggara. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab dalam menjalankan hak demokrasinya.
Dalam kesempatan tersebut, Heddy menekankan pentingnya peran perguruan tinggi, termasuk UMM, dalam memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat. Lingkungan akademik dinilai memiliki posisi strategis untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berintegritas.
Ia berharap sivitas akademika UMM dapat berkontribusi dalam mengawal demokrasi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta melahirkan kader-kader yang siap berperan sebagai pemimpin maupun penyelenggara pemilu.
Heddy juga menyinggung keterlibatan alumni UMM dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk di jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jawa Timur.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa calon pemimpin dan penyelenggara pemilu tidak hanya menguasai kompetensi profesional, tetapi juga memiliki etika dan integritas yang kuat.
Ia berharap UMM, sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah, dapat terus berkontribusi dalam melahirkan generasi pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas.
“Sehingga saya berharap dari sinilah lahir para pemimpin bangsa yang berakhlakul karimah juga,” pungkasnya.
Melalui seminar nasional tersebut, DKPP dan FH UMM mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa demokrasi yang berkualitas harus dimulai dari proses yang beretika, bebas politik uang, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
