Sketsamalang.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gawat Darurat” di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Massa menuntut pemerintah pusat mengevaluasi sejumlah kebijakan nasional, termasuk mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Aksi yang berlangsung di kawasan Alun-Alun Tugu Kota Malang itu dimulai sekitar pukul 14.54 WIB. Para demonstran mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka terhadap kondisi bangsa.
Massa datang dengan satu mobil komando dan membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Gawat Darurat”. Dalam orasinya, mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak kepada rakyat dan justru memperberat kondisi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Tuntutan itu meliputi evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), hingga penghentian Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, mahasiswa juga menolak perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil serta mendesak pencabutan UU Polri dan UU TNI. Mereka turut meminta pemerintah pusat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas berbagai kebijakan yang dianggap bermasalah.
“Kami mendesak pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan program-program prioritas yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang dari berbagai fraksi. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan apresiasi terhadap aksi mahasiswa sekaligus mengakui keterbatasan kewenangan DPRD di tingkat daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Amithya, Pemerintah Kota Malang telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan Program MBG di daerah.
“Intinya kami meminta maaf karena belum mampu. Kami sepakat menghentikan MBG dan Kopdes Merah Putih di tingkat daerah, serta berharap dapat menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” ujar Amithya yang disambut sorakan massa aksi.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvad, juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait lemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
“Saya minta maaf karena partai kami merekomendasikan Mulyono atau Joko Widodo menjadi presiden periode 2014–2024,” kata Harvad di hadapan massa aksi.
Ia memastikan dokumen tuntutan mahasiswa telah dikirim melalui faksimili kepada fraksi di tingkat pusat untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Rimzah, menyatakan pihaknya menerima seluruh poin tuntutan mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan partai di tingkat nasional.
“Kami Fraksi Gerindra meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi,” ujar Rimzah.
Ia juga menegaskan tidak ada anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait Program MBG.
Aksi unjuk rasa di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan. Sebanyak 235 personel gabungan diterjunkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Personel tersebut terdiri atas unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga petugas Pemadam Kebakaran (Damkar).
Meski diwarnai orasi keras, aksi demonstrasi berlangsung relatif kondusif. Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib menjelang sore hari.
