Sketsamalang.com, MALANG – Pergantian kepengurusan koperasi wanita harus diikuti dengan keberlanjutan pengelolaan arsip organisasi. Sebab, hilangnya dokumen akibat pergantian pengurus tidak hanya menghapus rekam jejak kelembagaan, tetapi juga berpotensi mengganggu akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan anggota.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, saat membuka Sosialisasi Kearsipan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur di Hotel Rayz UMM Malang, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan bertema “Melalui Pengelolaan Arsip yang Andal, Akuntabilitas dan Kredibilitas Koperasi Wanita Dapat Terus Meningkat di Mata Masyarakat” tersebut berlangsung selama dua hari, 20–21 November 2026, dengan melibatkan perwakilan pengurus koperasi wanita se-Malang Raya.
Sri Untari menegaskan, arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan memori kolektif organisasi yang menjadi bukti legalitas, sumber informasi, serta dasar pengambilan keputusan.
Karena itu, setiap koperasi harus memiliki sistem pengarsipan yang tertib, mudah ditelusuri, dan berkelanjutan. Terlebih, banyak koperasi wanita telah berdiri selama belasan hingga puluhan tahun sehingga memiliki perjalanan panjang yang harus dijaga melalui dokumentasi.
“Jangan sampai ada pengurus yang ngambek, kemudian arsipnya dibuang. Begitu pengurus berganti, dokumennya hilang dan organisasi harus memulai semuanya dari awal. Ini tidak bagus dalam manajemen kearsipan,” tegasnya.
Menurutnya, pergantian pengurus merupakan dinamika yang wajar dalam organisasi. Namun, hal tersebut tidak boleh memutus keberlanjutan administrasi dan sejarah koperasi.
Sejumlah dokumen penting, seperti surat keputusan (SK), daftar anggota, buku rapat anggota, rencana kerja, laporan pertanggungjawaban, neraca keuangan, hingga berita acara musyawarah, harus disimpan secara sistematis.
Dengan demikian, pengurus baru dapat memahami perjalanan organisasi, mengambil keputusan berdasarkan data, sekaligus mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi kepada anggota.

Sri Untari juga menyoroti besarnya kebutuhan pembenahan tata kelola kearsipan koperasi wanita di Jawa Timur.
Melalui jaringan Askomara, terdapat sekitar 414 koperasi wanita di tingkat desa dan kelurahan yang perlu terus diperkuat kelembagaannya. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 80 persen masih aktif, sedangkan sisanya membutuhkan pembenahan.
Jika diperluas ke seluruh wilayah Jawa Timur, jumlah koperasi wanita yang masih berjalan mencapai lebih dari 8.000 unit.
“Ini bukan pekerjaan kecil. Koperasi wanita jumlahnya sangat banyak. Karena itu, perlu ada upaya agar masing-masing koperasi memiliki lemari arsip sendiri dan sistem penataan dokumen yang benar,” ujarnya.
Ia mendorong koperasi mulai mengembangkan sistem pengarsipan digital untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian dokumen. Meski demikian, digitalisasi tidak boleh mengabaikan arsip lama yang menjadi bukti sejarah dan legalitas organisasi.
Menurutnya, proses peralihan dari sistem manual ke digital membutuhkan ketelitian, terutama dalam memverifikasi data keanggotaan, administrasi, dan dokumen historis.
Data anggota sejak awal pendirian koperasi, misalnya, harus tetap dapat ditelusuri meskipun sistem pencatatannya sudah berubah. Dengan begitu, sejarah dan legitimasi organisasi tidak terputus akibat pergantian sistem administrasi.
Sejarah Koperasi Perlu Dibukukan
Selain pembenahan administrasi, Sri Untari mendorong setiap koperasi wanita mendokumentasikan perjalanan organisasinya dalam bentuk buku sejarah sederhana.
Dokumentasi tersebut dapat memuat sejarah pendirian, tokoh perintis, perkembangan jumlah anggota, hingga berbagai capaian organisasi.
Ia mencontohkan perjalanan Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang yang memiliki sejarah panjang. Koperasi tersebut berawal dari kegiatan di garasi rumah salah satu perintis hingga berkembang menjadi organisasi dengan aset ratusan miliar rupiah.
“Perjalanan koperasi itu perlu ditulis. Tidak harus buku yang rumit. Ditulis sendiri juga tidak apa-apa. Yang penting sejarahnya terdokumentasi dan suatu saat bisa dibuka kembali,” ungkapnya.
Sri Untari juga menekankan pentingnya dokumentasi pada tingkat kelompok dan pendamping lapangan. Catatan pembinaan, perkembangan kelompok, serta persoalan yang pernah ditangani harus tersimpan dengan baik.
Arsip tersebut akan membantu pendamping baru memahami kondisi kelompok ketika terjadi pergantian petugas. Dengan demikian, proses pembinaan tidak perlu dimulai kembali dari awal.
Disperpusip Diharapkan Berikan Pendmpingan
Untuk memperkuat tata kelola kearsipan, Sri Untari berharap Disperpusip Jawa Timur tidak hanya menggelar sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan teknis kepada koperasi wanita.
Pendampingan tersebut mencakup penerapan standar kearsipan, klasifikasi dokumen, sistem pengkodean, penyimpanan, hingga digitalisasi arsip.
Menurutnya, koperasi dengan skala organisasi besar membutuhkan sistem pengarsipan yang lebih terstruktur agar dokumen dapat ditemukan dengan cepat ketika diperlukan.
Ia juga mengapresiasi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilainya telah berkembang baik, baik dalam penyimpanan dokumen fisik maupun digital.
Sri Untari menegaskan, kualitas pengarsipan berhubungan langsung dengan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
Koperasi yang mampu menjaga data keanggotaan, laporan keuangan, serta rekam jejak kelembagaan secara tertib dan transparan akan lebih mudah membangun kepercayaan anggotanya.
“Kalau koperasi ingin memiliki tingkat kepercayaan atau *trust* yang tinggi, kearsipannya harus bagus. Anggota yang pertama bergabung sampai anggota terakhir harus tercatat dengan baik,” tandasnya.
Melalui penguatan sistem kearsipan, koperasi wanita di Jawa Timur diharapkan semakin profesional dalam mengelola organisasi. Tidak hanya menjaga dokumen masa lalu, tetapi juga memastikan keberlanjutan kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas bagi generasi pengurus berikutnya.







