Sketsamalang.com, MALANG – Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Malang masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai, minimnya kemampuan manajerial pengurus, hingga belum optimalnya aktivitas usaha koperasi.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi (reses) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar Ketua Komisi E DPRD Jatim Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., di Gedung SBW Malang, Rabu (18/11/2026).
Reses yang dihadiri perwakilan koperasi wanita (kopwan) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tersebut menjadi ruang bagi pengurus koperasi untuk menyampaikan berbagai kendala sekaligus mencari solusi agar koperasi benar-benar mampu menjalankan kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat bagi anggotanya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Sejumlah peserta mengusulkan pemanfaatan aset di kawasan Dinoyo dan Balearjosari. Namun, status kepemilikan serta peruntukan lahan tersebut masih perlu dipastikan.
Menanggapi hal itu, Sri Untari menawarkan konsep pembangunan lima gerai KDKMP yang mewakili lima kecamatan di Kota Malang. Menurutnya, pembangunan gerai tidak harus dipaksakan di setiap kelurahan karena kondisi lahan perkotaan yang terbatas.
“Untuk KDKMP Kota Malang, cukup lima gerai saja, setiap kecamatan satu. Tidak perlu setiap kelurahan satu, karena tanahnya tidak memungkinkan. Jadi, satu gerai bisa menjadi pusat perdagangan bagi seluruh KMP yang ada di kecamatan tersebut,” ungkapnya.
Ia menilai, konsep tersebut lebih realistis dan memungkinkan gerai koperasi berfungsi sebagai pusat perdagangan bersama. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Malang juga dapat menjadi alternatif, sepanjang ketersediaan dan status lahannya memungkinkan.

Selain persoalan lahan, Sri Untari menyoroti kemampuan sumber daya manusia yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengembangan KDKMP.
Ia mencontohkan KDKMP Balearjosari yang memiliki 24 anggota, tetapi belum mampu menjalankan kegiatan koperasi secara optimal akibat keterbatasan pengetahuan pengurus mengenai tata kelola kelembagaan dan manajemen keuangan.
Berdasarkan hasil dialog, baru dua koperasi yang disebut telah berjalan dengan dukungan Pemerintah Kota Malang, yakni KDKMP Arjowinangun dan Bandungrejosari. Sementara itu, sejumlah koperasi lainnya masih berupaya mengembangkan kegiatan secara mandiri.
Sebagai tindak lanjut, Sri Untari berencana memfasilitasi pelatihan perkoperasian bagi pengurus dari 57 kelurahan di Kota Malang. Pelatihan tersebut akan difokuskan pada peningkatan kapasitas ketua dan bendahara.
Ketua akan dibekali pemahaman mengenai kelembagaan dan prinsip perkoperasian. Sementara bendahara akan mendapatkan penguatan kemampuan administrasi serta pengelolaan keuangan.
“Follow up-nya nanti 57 kelurahan, ketua dan bendahara akan saya latih untuk memahami perkoperasian. Minimal dalam satu minggu ada pelatihan sekali. Nanti juga akan saya cangkokkan dengan SBW agar mereka bisa belajar dari praktik koperasi yang sudah berjalan,” jelasnya.
Sri Untari berharap pengalaman Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang dapat menjadi referensi bagi pengurus KDKMP dalam membangun koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Koperasi KAMU Bumiayu Jadi Contoh Kemandirian Usaha
Dalam kesempatan tersebut, Sri Untari juga menyoroti keberhasilan Koperasi Merah Putih Kelurahan Bumiayu yang dinilai mampu mengembangkan usaha melalui inisiatif pengurus.
Koperasi tersebut berawal dari koperasi simpan pinjam tingkat RW dengan sekitar 60 anggota. Kini, jumlah anggotanya berkembang menjadi kurang lebih 180 orang.
Tidak hanya itu, koperasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk penyediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Koperasi Bumiayu juga bekerja sama dengan Pertamina dalam distribusi LPG 3 kilogram dengan kuota sekitar 50 tabung setiap pekan.
Menurut Sri Untari, perkembangan Koperasi Bumiayu membuktikan bahwa keberhasilan koperasi tidak semata-mata bergantung pada intervensi pemerintah. Inisiatif pengurus, pemahaman prinsip perkoperasian, serta kemampuan membangun jaringan usaha menjadi faktor penting.
“Jangan menunggu pemerintah lagi. Kita sudah punya badan hukum, jalankan. Yang penting ada inisiatif dari pengurus. Koperasi Bumiayu ini bisa menjadi contoh bagaimana koperasi sejati itu hidup dan memberikan manfaat bagi anggotanya,” tegasnya.
Ia juga berencana mengevaluasi perkembangan KDKMP Arjowinangun dan Bandungrejosari untuk melihat pola pengelolaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendampingan.
**Soroti Ketimpangan Ekonomi dari Pasokan MBG**
Aspirasi lain yang mencuat dalam reses berkaitan dengan dampak keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pedagang kecil di pasar tradisional.
Sri Untari mengungkapkan, sejumlah pedagang mengeluhkan terbatasnya kesempatan untuk memasok kebutuhan bahan pangan dapur MBG. Pasalnya, pengadaan bahan pangan dalam jumlah besar cenderung dilakukan melalui pemasok tertentu.
Salah satu contohnya adalah pengadaan telur yang langsung dilakukan melalui pemasok berskala besar sehingga pedagang pasar tradisional tidak memperoleh kesempatan yang sama.
“Harapan mereka, ekonomi itu bisa dibagi dan tidak hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu. Pedagang kecil juga harus mendapatkan kesempatan untuk ikut menikmati perputaran ekonomi dari program tersebut,” ujarnya.
Ia berharap ada pola distribusi dan kemitraan yang lebih merata sehingga program pemerintah tidak hanya menguntungkan penyedia berskala besar, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat kecil.
Perjuangkan Perlindungan Pendapatan Pengemudi Ojol
Persoalan pengemudi ojek online (ojol) juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Seorang pengemudi mengeluhkan besaran potongan pendapatan oleh perusahaan aplikator yang dinilai masih memberatkan.
Sebagai gambaran, dari pendapatan pesanan sebesar Rp20 ribu, setelah dipotong Rp5 ribu dan dikenakan potongan aplikator sebesar 20 persen dari sisanya, pengemudi hanya menerima sekitar Rp12 ribu.
Sri Untari menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian, terutama untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis perusahaan aplikasi dan kesejahteraan pengemudi.
Ia mengungkapkan, DPRD Jawa Timur saat ini tengah menyusun peraturan daerah (perda) terkait transportasi online. Pembahasannya telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sedang menyusun perda tentang kendaraan online di Jawa Timur. Sekarang sudah pada tahapan akhir, tinggal fasilitasi dari Kemendagri. Kami juga sedang menghitung bagaimana skema pendapatan yang benar-benar diterima pengemudi,” katanya.
Melalui regulasi tersebut, ia berharap perlindungan terhadap pengemudi semakin kuat, terutama menyangkut transparansi potongan aplikator dan kepastian pendapatan.
Seluruh Aspirasi Dibawa ke Pembahasan DPRD Jatim
Sri Untari menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPRD Jawa Timur.
Aspirasi tersebut akan dikelompokkan berdasarkan bidang dan kewenangan masing-masing komisi, mulai Komisi A hingga Komisi E, sebelum disampaikan dalam forum paripurna.
Dengan demikian, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi dapat menjadi bahan pembahasan dan rekomendasi kebijakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Sri Untari berharap pengembangan KDKMP di Kota Malang tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan gerai. Lebih dari itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kemandirian usaha, serta perluasan jaringan kemitraan harus menjadi perhatian agar koperasi benarMalang, Reses DPRD, Ekonomi Kerakyatan, Kota Malang







