Sketsamalang.com, MALANG – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai menjadi momentum penting untuk menguji kualitas demokrasi dan akuntabilitas lembaga negara. Keputusan tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan personal, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kepemimpinan politik, tekanan publik, dan mekanisme konstitusional.
Pandangan itu disampaikan Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Wawan Sobari, Ph.D., menanggapi pengunduran diri Gibran yang secara resmi disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Menurut Wawan, kepemimpinan politik tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Setiap keputusan pemimpin dipengaruhi konteks sosial dan politik, termasuk dinamika struktural serta tekanan publik.
Karena itu, keputusan Gibran untuk mundur tidak semata-mata dapat dipahami sebagai inisiatif pribadi. Ada dinamika politik dan tuntutan masyarakat yang perlu menjadi bagian dari analisis.
“Tekanan politik menunjukkan bahwa demokrasi sedang bekerja. Akuntabilitas publik menuntut demokrasi hadir melalui tekanan publik, baik opini yang disampaikan oleh elite maupun masyarakat luas,” jelas Wawan.
Ia menambahkan, tekanan publik terhadap kepemimpinan Gibran bukan muncul secara tiba-tiba. Dinamika tersebut telah berkembang selama kurang lebih dua tahun terakhir sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap pejabat publik.
Tiga Aspek Pengunduran Diri Gibran
Wawan menjelaskan, terdapat tiga aspek penting untuk memahami pengunduran diri Gibran dalam perspektif kepemimpinan politik dan demokrasi.
Pertama, hubungan antara pilihan pemimpin dan tekanan publik. Dalam sistem demokrasi, keputusan pejabat negara tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat terhadap transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Tekanan publik menjadi instrumen penting untuk memastikan pejabat negara tetap berada dalam pengawasan masyarakat.
Kedua, makna pengunduran diri dalam kehidupan demokrasi. Wawan menilai, demokrasi selalu menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan efektivitas kepemimpinan dengan tuntutan akuntabilitas dan integritas.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik mengenai legitimasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan politik.
“Persoalan legitimasi, kepatuhan aturan, dan kepercayaan publik tetap menjadi ranah yang harus dijawab melalui mekanisme hukum dan politik. Kehadiran lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR menjadi keniscayaan dalam memastikan pertanggungjawaban demokratis setelah pengunduran diri Wakil Presiden,” ungkapnya.
Wawan juga mengingatkan pentingnya membedakan tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni tanggung jawab hukum, tanggung jawab politik, dan penilaian publik. Ketiganya memiliki jalur serta mekanisme berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan.
Ketiga, peran institusi negara dalam mengelola pergantian kepemimpinan. Menurut Wawan, mekanisme konstitusional menjadi perhatian utama setelah pengunduran diri Gibran, terutama terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ia merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Menurutnya, konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Presiden dan MPR dalam proses tersebut. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan tahapan, batas waktu, serta prinsip akuntabilitas agar pergantian jabatan berlangsung tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden Diminta Pertimbangkan Suara Publik
Wawan menilai, Presiden memiliki tantangan untuk mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden yang selanjutnya diproses melalui mekanisme di MPR.
Namun, proses tersebut tidak boleh hanya menjadi persoalan komunikasi dan kesepakatan di kalangan elite politik. Suara masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan figur pengganti.
“Demokrasi tidak hanya bekerja di kalangan elite politik. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, Presiden tidak bisa mengulang persoalan yang sama terkait legitimasi dan integritas dengan hanya mempertimbangkan suara elite politik,” tegasnya.
Alumnus program doktor Flinders University, Australia, tersebut menilai masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan opini dan memberikan penilaian terhadap figur yang berpotensi menjadi calon pengganti Wakil Presiden.
Sejumlah nama yang mulai diperbincangkan di ruang publik, seperti Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Puan Maharani, menunjukkan bahwa proses pergantian kepemimpinan tersebut menjadi perhatian masyarakat.
Meski demikian, Wawan menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan kandidat tetap berada di tangan Presiden sesuai ketentuan konstitusi. Sementara itu, opini publik dapat menjadi masukan untuk mengukur penerimaan masyarakat terhadap figur yang diusulkan.
“Biarkan publik memberikan opininya. Presiden memang memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat, tetapi suara publik tetap penting sebagai pengingat agar proses ini tidak melahirkan persoalan legitimasi dan integritas yang baru,” jelasnya.
Pengunduran Diri Gibran Jadi Ujian Institusi Demokrasi
Lebih jauh, Wawan menilai ujian demokrasi yang sesungguhnya bukan sekadar terletak pada kesediaan seorang pejabat untuk mundur ketika menghadapi tekanan publik. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana lembaga negara mengelola konsekuensi keputusan tersebut secara tertib, bermartabat, dan berintegritas.
Menurutnya, kepemimpinan demokratis tidak cukup diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki seorang pejabat. Kualitas kepemimpinan juga terlihat dari cara seorang pemimpin merespons tekanan, memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta mematuhi aturan yang berlaku.
Karena itu, publik tetap membutuhkan penjelasan memadai mengenai pertanggungjawaban kepemimpinan selama Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Pengunduran diri tidak seharusnya menghentikan pertanyaan mengenai akuntabilitas kepemimpinan sebelumnya.
Wawan menyebut peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni apakah aturan berlaku secara konsisten bagi semua pihak, apakah proses politik mampu menjaga kepentingan publik, dan apakah institusi negara dapat dipercaya menyelesaikan persoalan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
“Pada titik ini, kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, tetapi bagaimana ia merespons tekanan dan memperlakukan aturan yang berlaku. Yang penting adalah apakah institusi kita mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas,” pungkasnya.
