Sketsamalang.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada hari ini, Jumat (13/11/2026) untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Rapat tersebut menjadi tahap awal penentuan mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti untuk melanjutkan masa jabatan 2024–2029.
Rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB itu akan diikuti pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Agenda tersebut merupakan tindak lanjut setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan rapat akan membahas sejumlah langkah untuk memproses kekosongan jabatan tersebut.
“Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), dikutip ANTARA.
Empat Agenda yang Dibahas MPR
Muzani menjelaskan terdapat empat agenda utama dalam rapat gabungan. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen persyaratan calon yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR sebagai dasar proses pengisian jabatan tersebut.
Keempat agenda itu diperlukan agar tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon setelah surat permintaan resmi diterbitkan.
Presiden Memiliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama
Proses pengisian jabatan wakil presiden memiliki batas waktu yang diatur dalam konstitusi. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Dalam ketentuan tersebut, wakil presiden dipilih dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan mekanisme tersebut.
“MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril, dikutip CNN Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Baca juga:
PAN Kota Malang Satu Komando, Ketua DPD Ajak Kader Fokus Layani Rakyat
Kursi Wakil Presiden Resmi Kosong
Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Surat tersebut menyatakan bahwa dirinya berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Muzani menegaskan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak surat pengunduran diri tersebut diterima. “Sejak hari ini, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut,” ujar Muzani, dikutip ANTARA.
Dengan demikian, rapat gabungan MPR pada Jumat menjadi tahapan penting untuk menentukan jadwal sidang paripurna, proses pengajuan kandidat oleh Presiden, hingga pembentukan perangkat verifikasi calon wakil presiden pengganti Gibran.
