Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum
Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum.
Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI)
Sketsamalang.com, SURABAYA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026) menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah 18 tahun tertunda, DPR akhirnya mengesahkan regulasi yang selama ini dinantikan sebagai salah satu instrumen pemulihan aset hasil kejahatan.
Naskah final UU tersebut memuat 74 pasal setelah melalui pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mengapresiasi pengesahan tersebut sebagai sebuah kemajuan.
Namun, pengesahan bukan berarti seluruh persoalan selesai. Di balik kemajuan itu, masih terdapat sejumlah celah yang berpotensi melemahkan efektivitas UU sekaligus membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Setidaknya terdapat empat persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, pengaturan illicit enrichment atau unexplained wealth dihapus dari naskah final. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam draf pemerintah tahun 2023 yang mengaitkan ketidakwajaran aset dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan pajak, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak lagi dipertahankan.
Kedua, Pasal 72 mengatur asas nonretroaktif. Artinya, UU ini tidak dapat diberlakukan untuk merampas aset hasil kejahatan yang terjadi sebelum keberlakuannya.
Ketiga, Pasal 74 mengatur penundaan keberlakuan UU selama 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 53 serta Badan Pengawas dalam Pasal 61 terbentuk. Sementara itu, Pasal 73 mewajibkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana diterbitkan paling lama 12 bulan.
Dengan ketentuan tersebut, efektivitas penerapan UU sangat bergantung pada pengundangan, pembentukan kelembagaan, dan penyelesaian aturan turunannya.
Keempat, terdapat persoalan terkait perlindungan hak hukum dan pengelolaan aset. Pasal 46 membatasi upaya hukum hanya melalui kasasi tanpa banding. Pasal 30 ayat (5) mengatur larangan pengajuan keberatan bagi buron atau dalam perkara in absentia. Sementara Pasal 54, 57, dan 58 membuka kemungkinan aset sitaan dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
Bagi LKHAI, ketentuan tersebut harus diawasi secara ketat agar tidak membuka celah perampasan aset yang justru merugikan pihak yang tidak bersalah.
Persoalan mendasarnya adalah bagaimana negara dapat berbicara tentang pemberantasan korupsi dan perampasan aset, sementara kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar, jauh melampaui penghasilan sah, dan tidak jelas asal-usulnya belum memiliki instrumen pengaturan unexplained wealth yang tegas.
Padahal, instrumen untuk menelusuri ketidakwajaran kekayaan sebenarnya sudah tersedia, yakni LHKPN bagi pejabat negara dan mekanisme identifikasi beneficial owner atau pemilik manfaat bagi korporasi.
Sepuluh Tuntutan LKHAI
Atas berbagai persoalan tersebut, LKHAI menyampaikan sepuluh tuntutan agar UU Perampasan Aset tidak sekadar menjadi instrumen pemberantasan korupsi, tetapi juga memiliki perlindungan yang kuat terhadap hak masyarakat dan tidak berubah menjadi alat kekuasaan.
1. Apresiasi Pengesahan, tetapi Pelaksanaannya Harus Dikawal
LKHAI mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset. Pasal 2 mengatur asas keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pasal 3 mengatur dua jalur perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana dan tanpa putusan pidana atau non-conviction based (NCB).
Selanjutnya, Pasal 4 mencakup tujuh kelompok tindak pidana, yaitu korupsi; narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, atau bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Pasal 6 mengatur penerapan NCB dalam kondisi tertentu, seperti tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Ambang batas nilai aset untuk mekanisme NCB ditetapkan minimal Rp1 miliar, meningkat dari Rp100 juta dalam draf 2023.
Sementara itu, Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Ketentuan tersebut menjadi fondasi penting. Namun, implementasinya tetap harus dikawal agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Desak Revisi atau Perppu untuk Memasukkan Illicit Enrichment
LKHAI mendesak Presiden dan DPR segera melakukan revisi atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memasukkan pengaturan unexplained wealth secara tegas.
Perampasan aset harus dapat menyasar kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya melalui mekanisme pembuktian yang sah dan perlindungan hak hukum.
Prinsipnya, perampasan aset bukan semata-mata pemidanaan terhadap seseorang, melainkan juga tindakan hukum terhadap harta yang terbukti memenuhi kriteria sebagai hasil tindak pidana atau memenuhi dasar perampasan yang ditentukan undang-undang.
3. Pejabat Negara Harus Diperiksa Melalui LHKPN
LKHAI mendorong penggunaan LHKPN sebagai instrumen untuk mengidentifikasi ketidakwajaran kekayaan pejabat negara.
Rumus pengawasannya adalah:
LHKPN + SPT Pajak + Penghasilan Sah = Profil Harta Wajar Pejabat.
Jika kekayaan nyata jauh lebih besar daripada profil penghasilan yang wajar, pejabat tersebut harus diperiksa dan diminta membuktikan asal-usul hartanya melalui mekanisme hukum.
LKHAI juga mendorong penerapan pembuktian terbalik secara terbatas. Negara terlebih dahulu harus membuktikan adanya indikasi awal yang kuat. Pasal 36 UU Perampasan Aset, sebagaimana dirujuk LKHAI, mewajibkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) membuktikan bahwa aset yang dimohonkan perampasan merupakan aset tindak pidana.
Selanjutnya, pejabat yang bersangkutan harus dapat menjelaskan asal-usul kekayaannya secara sah di hadapan pengadilan.
Pendekatan ini juga perlu diselaraskan dengan Pasal 38B dan Pasal 38C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Audit Forensik LHKPN Harus Berkala dan Terbuka
LKHAI menuntut KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit forensik bersama terhadap LHKPN pejabat yang menduduki jabatan rawan penyimpangan.
Sektor yang menjadi perhatian antara lain perizinan, perpajakan, bea cukai, pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum, serta kepala daerah.
Apabila ditemukan lonjakan kekayaan yang tidak wajar, hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan informasi yang dapat diumumkan kepada publik harus disampaikan secara transparan.
5. Konglomerat dan Korporasi Dijerat Melalui Jalur Korporasi, Bukan LHKPN
Pengawasan kekayaan konglomerat dan korporasi tidak dapat disamakan dengan pejabat negara karena mereka tidak memiliki kewajiban melaporkan kekayaan melalui LHKPN.
Instrumen hukumnya harus menggunakan mekanisme pertanggungjawaban korporasi dan penelusuran pemilik manfaat.
Pertama, UU Tipikor melalui Pasal 20 ayat (1) mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya. Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan d mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak atau keuntungan tertentu dari pemerintah.
Pasal 19 juga memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Kedua, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010 melalui Pasal 6 memungkinkan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.
Pasal 7 ayat (1) mengatur pidana denda terhadap korporasi dengan batas maksimal Rp100 miliar. Sementara Pasal 7 ayat (2) mengatur pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, hingga pengambilalihan korporasi oleh negara.
Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi mengatur identifikasi beneficial owner.
Pemilik manfaat merupakan orang perseorangan yang memiliki kemampuan menunjuk atau memberhentikan direksi, mengendalikan korporasi, menerima manfaat langsung maupun tidak langsung, atau menjadi pemilik sebenarnya dari dana maupun saham korporasi.
Instrumen tersebut harus diperkuat dengan SPT badan, laporan keuangan yang diaudit, serta data administrasi hukum umum (AHU).
Rumus pengawasan kekayaan korporasi adalah:
Beneficial Owner + SPT Badan + Laporan Keuangan + Aliran Dana PPATK = Profil Harta Wajar Korporasi.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menyasar nama perusahaan yang tercatat secara administratif, tetapi juga pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan menikmati keuntungan korporasi.
6. Harmonisasi UU Perampasan Aset, UU Tipikor, dan UU TPPU
LKHAI menilai UU Perampasan Aset harus diselaraskan dengan UU Tipikor dan UU TPPU agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun prosedur.
Secara konseptual, ketiganya memiliki sasaran berbeda. UU Tipikor berorientasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku (in personam), sedangkan UU Perampasan Aset berorientasi pada aset yang menjadi objek tindakan hukum (in rem).
Pasal 7 UU Perampasan Aset juga menegaskan bahwa perampasan tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Karena itu, penerapan kedua mekanisme tersebut tidak serta-merta merupakan pelanggaran prinsip ne bis in idem.
Namun, potensi persoalan dapat muncul pada aspek prosedural, terutama pembagian kewenangan antaraparat penegak hukum.
LKHAI menuntut agar peraturan pemerintah mengatur secara tegas prinsip satu kerugian negara, satu kali pemulihan, serta pembagian kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Polri.
Selain itu, ketentuan Pasal 32, 33, dan 34 UU Tipikor mengenai gugatan perdata harus tetap diperhatikan.
7. Lindungi Rakyat, Jangan Jadikan UU sebagai Alat Kekuasaan
LKHAI mengingatkan bahwa UU Perampasan Aset tidak boleh menjadi instrumen untuk menekan masyarakat kecil.
Pembuktian terbalik yang didorong LKHAI harus diterapkan secara terbatas terhadap pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dan korporasi yang terbukti terkait tindak pidana asal. Mekanisme tersebut tidak boleh digunakan secara serampangan terhadap masyarakat yang memiliki harta dari warisan, hibah, atau usaha kecil dengan administrasi yang belum sempurna.
LKHAI juga menolak ketentuan yang dinilai membatasi hak hukum masyarakat, khususnya Pasal 46 yang hanya memberikan upaya hukum kasasi tanpa banding dan Pasal 30 ayat (5) mengenai larangan pengajuan keberatan bagi buron atau perkara in absentia.
UU ini tidak boleh dijadikan alat untuk menyasar perkara pencemaran nama baik, ujaran kebencian, makar yang belum terbukti, maupun dana kampanye yang sah.
Demikian pula dana yayasan sosial dan harta hasil usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan serta dilaporkan dalam SPT harus mendapatkan perlindungan sesuai hukum.
Prinsipnya, pemberantasan korupsi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat yang tidak bersalah.
8. Kunci Pengamanan agar UU Tidak Menjadi Alat Politik dan Mainan Aparat Penegak Hukum
LKHAI mengajukan tujuh langkah pengamanan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Pertama, pemblokiran dan penyitaan harus mendapatkan izin pengadilan serta dibatasi waktunya. Pasal 18 dan 19 UU Perampasan Aset telah mengatur persetujuan pengadilan sebelum pemblokiran atau penyitaan.
LKHAI mengusulkan penetapan pengadilan paling lama 1 x 24 jam, dengan masa pemblokiran maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali selama 30 hari berdasarkan izin pengadilan. Jika melewati batas tersebut, pemblokiran harus batal demi hukum.
Kedua, aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan juga harus diproses. Penyidik, jaksa, hakim, KPK, PPATK, dan pengelola aset yang terbukti terlibat jual beli perkara, menerima suap agar tidak melakukan perampasan, atau menggunakan perampasan untuk pemerasan harus dijerat pidana. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana juga harus diproses melalui mekanisme hukum yang sama.
Ketiga, seluruh permohonan perampasan aset wajib diumumkan kepada publik paling lama tujuh hari setelah diajukan melalui situs resmi Mahkamah Agung dan Kejaksaan.
Keempat, aset rampasan dilarang digunakan oleh aparat atau pejabat untuk kepentingan pribadi. Aset harus masuk ke Badan Pengelola, dilelang secara terbuka, dan hasilnya disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan.
LKHAI menolak pengelolaan atau penjualan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimungkinkan Pasal 54, 57, dan 58 apabila tidak disertai pengawasan pengadilan yang ketat.
Kelima, negara wajib memberikan ganti rugi dan rehabilitasi apabila terjadi kesalahan perampasan. Aset harus dikembalikan dalam keadaan semula disertai ganti kerugian dan pemulihan nama baik pihak yang dirugikan.
Keenam, audit tahunan harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diperkuat audit publik.
Ketujuh, saksi dan pelapor wajib mendapatkan perlindungan melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban, termasuk perlindungan terhadap whistleblower.
9. Satu Pintu Perampasan Aset, Bukan Rebutan Kewenangan Aparat
LKHAI menilai pengelolaan perampasan aset membutuhkan sistem koordinasi nasional yang terintegrasi.
Pertama, LKHAI mengusulkan satu pintu pemohon melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), sebagaimana merujuk Pasal 9 dan 13 UU Perampasan Aset. Pasal 36 juga mengatur kewajiban JPN membuktikan bahwa aset yang dimohonkan merupakan aset tindak pidana.
Kedua, perlu dibentuk Forum Koordinasi Perampasan Aset Nasional melalui peraturan pemerintah. Forum ini melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pengelola Aset.
Forum tersebut diusulkan menggelar rapat setiap tiga bulan dengan keputusan yang mengikat sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Ketiga, pemerintah harus membangun satu basis data nasional aset sitaan atau single registry agar tidak terjadi duplikasi penyitaan dan pengelolaan.
Keempat, harus berlaku prinsip satu aset, satu penyitaan, dan satu pengelola. Untuk sengketa kewenangan, LKHAI mengusulkan mekanisme penyelesaian melalui Ketua Mahkamah Agung.
Kelima, harus ada larangan saling mengkriminalisasi antaraparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas yang sah.
Keenam, hak korban harus didahulukan sebelum negara mengambil bagian dari hasil pemulihan aset.
10. Pengawasan 360 Derajat, Empat Lapis Aturan Pelaksana, dan Bahaya Penguluran Regulasi
LKHAI menilai keberhasilan UU Perampasan Aset sangat ditentukan oleh sistem pengawasan yang kuat dan kepastian penyelesaian aturan pelaksana.
A. Pengawasan 360 Derajat: PPATK Wajib Dilibatkan
Badan Pengawas Independen, BPK, dan Komnas HAM saja dinilai belum cukup untuk memastikan pengawasan berjalan menyeluruh.
LKHAI mengusulkan tujuh pilar pengawasan.
- Badan Pengawas Independen. Mengacu Pasal 61 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 63, badan ini diusulkan terdiri atas lima anggota dengan masa jabatan lima tahun. Komposisinya meliputi satu orang dari MA, satu dari KPK, satu dari PPATK, satu akademisi hukum, dan satu unsur masyarakat sipil. Pemilihan dilakukan melalui uji kelayakan terbuka di DPR, bukan penunjukan langsung oleh Presiden.
- PPATK sebagai pusat pelacakan aliran uang. Kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU harus dimanfaatkan secara optimal, termasuk kewenangan meminta penghentian sementara transaksi. LKHAI mengusulkan hasil analisis PPATK wajib ditindaklanjuti aparat penegak hukum paling lama 30 hari.
- BPK sebagai auditor forensik. BPK harus dilibatkan dalam pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan aset hasil perampasan.
- Komnas HAM dan LPSK. Kedua lembaga berperan memastikan perlindungan hak asasi manusia serta keamanan saksi dan pelapor.
- OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan AHU Kementerian Hukum. Ketiganya diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi keuangan, perpajakan, dan kepemilikan korporasi.
- Mahkamah Agung. MA berperan memastikan proses peradilan dan pengawasan prosedural berjalan sesuai prinsip hukum.
- Masyarakat sipil dan akademisi. Keterlibatan keduanya diperlukan untuk memperkuat pengawasan publik dan independensi evaluasi.
B. Bahaya Penguluran Regulasi: Ketok Palu Bukan Garis Akhir
Pengesahan UU dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026, setelah pembicaraan tingkat I di Komisi III pada 18 November 2026 dan pembahasan 397 DIM, mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak 2008.
Namun, ketok palu bukan garis akhir.
Titik paling rawan yang dapat melumpuhkan pelaksanaan UU justru berada pada proses pengundangan dan penyusunan peraturan pelaksana.
Sepanjang 2026, terdapat sejumlah persoalan terkait penyelesaian aturan pelaksana serta penataan organisasi dan tata kerja kelembagaan yang menjadi titik rawan tertundanya implementasi berbagai UU strategis.
Ada undang-undang yang proses pengundangannya membutuhkan waktu lama, apalagi penyelesaian peraturan turunannya. Padahal, efektivitas pelaksanaan UU di lapangan sangat bergantung pada kepastian aturan teknis.
LKHAI menegaskan, jangan sampai UU Perampasan Aset sengaja atau tidak sengaja diulur-ulur melalui penyelesaian aturan turunan hingga akhirnya lumpuh diam-diam.
LKHAI tidak menuduh pihak tertentu. Namun, keterlambatan yang tidak memiliki alasan jelas harus menjadi perhatian publik karena berpotensi menghambat agenda pemberantasan korupsi.
Pesan LKHAI tegas: #AturanTurunanJanganDiulur.
C. Empat Lapis Aturan Pelaksana: Perpres Saja Tidak Cukup
Penyusunan aturan pelaksana harus mengikuti pendelegasian materi dalam UU Perampasan Aset dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.
Hierarki tersebut menempatkan UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara berurutan.
Karena itu, LKHAI mendorong empat lapis aturan pelaksana.
Lapis pertama: Peraturan Pemerintah (PP).
PP diperlukan untuk mengatur harmonisasi pelaksanaan UU Tipikor dan UU Perampasan Aset. Pasal 73 UU Perampasan Aset memerintahkan penerbitan PP pelaksana paling lama 12 bulan.
Materinya harus mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga pelelangan aset rampasan. Selain itu, PP perlu mengatur pengembalian hak korban, pemanfaatan aset untuk kepentingan publik, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, kerja sama internasional, serta mekanisme bagi hasil aset atau asset sharing.
Lapis kedua: Peraturan Presiden (Perpres).
Perpres diarahkan untuk mengatur Badan Pengelola dan Badan Pengawas sebagaimana didelegasikan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 61 ayat (1), serta Pasal 67.
Materinya meliputi pembentukan struktur organisasi, tugas dan wewenang Badan Pengelola Aset, serta mekanisme pengawasan independen.
Perpres harus tetap berada dalam batas materi yang didelegasikan UU dan tidak boleh mengambil alih pengaturan yang seharusnya menjadi materi PP, terutama terkait ketentuan pidana dan harmonisasi antarundang-undang.
Lapis ketiga: Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas aparat penegak hukum.
SKB diperlukan untuk mengatur pelaksanaan operasional sehari-hari antara KPK, Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, BPK, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pengelola Aset.
Materinya meliputi mekanisme pertukaran data, penetapan tenggat waktu, penentuan lead investigator, serta pelaksanaan gelar perkara bersama.
LKHAI mengusulkan PPATK mengirimkan hasil analisis paling lama 14 hari dan aparat penegak hukum memberikan tanggapan paling lama 30 hari. SKB juga perlu diperbarui setiap dua tahun dan diumumkan kepada publik.
Lapis keempat: Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).
PerMA diperlukan untuk memastikan prosedur peradilan berjalan konsisten dan memberikan perlindungan terhadap hak para pihak.
Materinya mencakup tata cara persidangan NCB, standar bukti minimal, tata cara pengajuan keberatan oleh pihak ketiga, serta larangan menjual aset sitaan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap aset yang mudah rusak dan dengan izin pengadilan.
Selain empat lapis regulasi tersebut, LKHAI menuntut pemerintah mengumumkan kalender penyelesaian aturan pelaksana secara terbuka.
Pemerintah harus menyampaikan kepada publik jadwal pengundangan, waktu pembukaan draf PP dan Perpres untuk partisipasi publik yang bermakna, serta target penyelesaian seluruh regulasi.
Tanpa kalender yang transparan, masyarakat akan kesulitan mengawal proses penyusunan aturan. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang penguluran regulasi tanpa pengawasan publik.
Penutup: Jangan Biarkan UU Perampasan Aset Menjadi Senjata Kekuasaan
UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kekayaan negara. Namun, kewenangan besar tanpa pengawasan yang memadai dapat berubah menjadi ancaman bagi prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.
Karena itu, LKHAI menegaskan bahwa keberhasilan UU ini tidak cukup diukur dari pengesahan di parlemen. Ukurannya adalah kemampuan negara memulihkan aset hasil kejahatan, memastikan aparat bertindak secara profesional, melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Sebagaimana ditegaskan dalam sikap resmi LKHAI:
“UU Perampasan Aset tanpa kunci pengaman adalah pisau bermata dua. Di tangan penegak hukum yang bersih, ia akan memiskinkan koruptor. Di tangan penegak hukum yang bermain dan kekuasaan yang haus balas dendam, ia akan memiskinkan lawan politik dan memiskinkan rakyat yang tidak bersalah.
Dan UU Perampasan Aset yang diulur-ulur aturan turunannya adalah UU yang dilumpuhkan tanpa perlu dibatalkan. LKHAI tidak akan membiarkan UU ini berubah dari alat pemberantasan korupsi menjadi alat pemberantasan lawan politik, atau sekadar menjadi pajangan yang diketok tetapi tidak pernah dijalankan.”







