Utang Rp300 Juta, Aset Rp3 Miliar Terancam, Ning Lia Soroti Dugaan Mafia Dana Talangan

Sketsamalang.com, SURABAYA – Persoalan utang piutang senilai sekitar Rp300 juta kini berbuntut panjang. Aset tanah yang disebut bernilai lebih dari Rp3 miliar terancam terseret sengketa hukum. Ironisnya, persoalan tersebut juga berdampak pada Joni, seorang penjual nasi goreng yang mengaku telah membeli sebagian tanah itu sejak 2010.

Kasus yang diduga berkaitan dengan praktik dana talangan bermasalah tersebut mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti ketimpangan antara nilai utang dan aset yang menjadi objek sengketa.

“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.

Menurutnya, selisih nilai yang hampir sepuluh kali lipat tersebut perlu menjadi perhatian serius. Persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai urusan administratif, tetapi juga harus ditinjau dari aspek keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

Kasus ini melibatkan Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban persoalan dana talangan serta Joni yang mengaku memiliki hak atas sebagian tanah yang kini dipersengketakan.

Joni menceritakan, persoalan bermula pada 2010 ketika dirinya membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta. Saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah. Namun, dokumen aslinya disebut berada di pihak lain.

“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.

Menurut penuturannya, transaksi tersebut berlangsung tanpa persoalan yang diketahuinya selama beberapa tahun. Namun, pada 2016 mulai muncul sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi.

Joni mengaku tidak mengetahui secara terperinci hubungan hukum antara kedua pihak tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana persoalan yang awalnya disebut sebagai utang piutang kemudian berkembang menjadi proses jual beli dan perubahan nama kepemilikan sertifikat.

“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.

Persoalan semakin rumit karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Kondisi tersebut membuat dirinya belum memiliki sertifikat tersendiri atas nama pribadi, meskipun mengaku telah melakukan pembelian sejak 2010.

Belakangan, Joni mengaku menerima somasi pengosongan tanah dari pihak lain. Ia merasa keberatan karena menganggap dirinya telah membeli tanah tersebut secara langsung dari Sri Indah Mujiati.

“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.

Di tengah sengketa tersebut, dugaan praktik dana talangan bermasalah yang menyeret Sri Indah juga menjadi perhatian. Riwayat pinjaman, dokumen perjanjian, proses peralihan sertifikat, serta nilai aset menjadi sejumlah aspek yang perlu ditelusuri untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.

Ning Lia menilai negara harus hadir memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan dengan mengedepankan kepastian hukum dan rasa keadilan. Terlebih, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pihak yang terlibat dalam hubungan utang piutang, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap pihak lain yang mengaku telah membeli tanah secara sah.

Sementara itu, Joni berharap haknya sebagai pembeli tanah tidak ikut terabaikan akibat sengketa yang melibatkan pihak lain.

“Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.

Kini, persoalan tersebut membutuhkan penelusuran menyeluruh melalui proses hukum. Kejelasan hubungan utang piutang, status kepemilikan tanah, serta proses peralihan hak menjadi faktor penting untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Sorotan Ning Lia terhadap perbandingan utang sekitar Rp300 juta dengan aset bernilai lebih dari Rp3 miliar menjadi pengingat pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Penyelesaian sengketa harus dilakukan secara objektif, tidak hanya berlandaskan formalitas dokumen, tetapi juga dengan memeriksa fakta transaksi dan hak setiap pihak.

Sebab, di balik sengketa aset miliaran rupiah tersebut, terdapat masyarakat yang menunggu kepastian atas haknya.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *