Sketsamalang.com, SURABAYA – Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menggelar rapat koordinasi pengurus di Surabaya, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut membahas program kerja, penguatan tata kelola organisasi, penyusunan rencana strategis kelembagaan, hingga pemantapan kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (Jimly School) dan LSP Jimly yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Rapat koordinasi dipimpin Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., didampingi Wakil Direktur Eksekutif Andry Ermawan, S.H., serta Sekretaris Eksekutif Rouli D. Marbun, S.H., M.H.
Sementara itu, pemaparan mengenai program organisasi, sistem tata kerja, mekanisme koordinasi, dan arah pengembangan kelembagaan disampaikan Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal LKHAI untuk membangun organisasi yang profesional, sistematis, dan akuntabel. Selain itu, organisasi diarahkan untuk berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kapasitas kelembagaan di bidang hukum dan advokasi.
Perkuat Tata Kelola dan Rencana Strategis
Dalam pembahasan rencana strategis, LKHAI menempatkan penguatan struktur organisasi, pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi, dan pencapaian target program sebagai fondasi utama pengembangan kelembagaan.
Setiap bidang diharapkan memiliki tugas dan fungsi, indikator kinerja, serta mekanisme pelaporan yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Dr. Bastianto Nugroho menekankan pentingnya keselarasan antara visi organisasi, perencanaan program, tata kerja pengurus, dan implementasi kegiatan.
Melalui sistem manajemen organisasi yang tertata, LKHAI diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan hukum, advokasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Matangkan Kerja Sama dengan Jimly School dan LSP Jimly
Agenda strategis lainnya adalah pemantapan teknis kerja sama dengan Jimly School dan LSP Jimly yang direncanakan segera dilaksanakan.
Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengembangan pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi profesi di bidang hukum, ketatanegaraan, pemerintahan, dan keahlian khusus.
Sejumlah program pendidikan dan sertifikasi profesi yang menjadi ruang lingkup pembahasan meliputi:
1. Auditor Hukum Indonesia (JSLG-ASAHI), untuk meningkatkan kompetensi audit kepatuhan hukum (legal audit) pada instansi publik maupun swasta.
2. Mediator dan Konsiliator (C.M.C.), sebagai pengembangan kompetensi profesional dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi.
3. Certified Contract Drafter (C.C.D.), untuk meningkatkan keahlian perancangan dan analisis kontrak hukum maupun bisnis.
4. Certified Procurement Contract Drafter (C.P.C.D.) dan Asisten Perancang Kontrak, khususnya dalam bidang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta.
5. Legislative Drafting dan Legal Drafting, untuk meningkatkan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.
6. Hukum Kesehatan, Hukum Properti, dan Hukum Pertanahan, melalui lokakarya dan pengembangan kompetensi hukum sektoral.
7. Good Corporate Governance (GCG) dan Hukum Kontrak Bisnis Internasional, untuk memperkuat profesionalisme, kepatuhan hukum, serta tata kelola korporasi.
Fokus pada Implementasi dan Keberlanjutan Program
Dalam pemantapan teknis kerja sama, LKHAI juga memandang penting pembagian peran dan tanggung jawab antarlembaga. Hal tersebut mencakup pemetaan kebutuhan peserta, penyusunan agenda pelatihan, kurikulum, tenaga pengajar, mekanisme asesmen, hingga evaluasi pelaksanaan program.
Seluruh proses pendidikan dan sertifikasi akan memperhatikan standar kompetensi, legalitas penyelenggara, serta ketentuan BNSP sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui koordinasi tersebut, LKHAI berharap terbangun sinergi kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan daya saing.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal sekaligus bagian dari rencana strategis LKHAI untuk memperkuat peran organisasi sebagai lembaga kajian, advokasi, dan pengembangan kompetensi hukum.
Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam mendukung supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta terwujudnya keadilan bagi masyarakat.
LKHAI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan, meningkatkan kompetensi, menegakkan integritas, dan mengawal supremasi hukum.
