Sketsamalang.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menyatakan dukungan terhadap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan LPKAN di tengah dinamika nasional dan munculnya polemik terkait isu pergantian Kapolri. LPKAN menilai penegasan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bahwa tidak ada Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri penting untuk menjaga stabilitas institusi kepolisian.
Sekretaris Jenderal DPP LPKAN Indonesia Abdul Rasyid mengatakan kejelasan informasi dari pemerintah diperlukan agar isu terkait kepemimpinan Polri tidak berkembang menjadi polemik yang berpotensi mengganggu kinerja institusi.
“Stabilitas kepemimpinan adalah kunci. Di tengah tantangan geopolitik, ekonomi, dan digital, Polri harus fokus 100 persen pada tugas pokok. Kami mengapresiasi Mensesneg yang cepat meluruskan polemik agar tidak menjadi bola liar,” ujar Abdul Rasyid di Jakarta, Senin (10/8/2026).
## LPKAN Soroti Lima Pilar Kinerja Polri
Berdasarkan hasil pemantauan, pendampingan, dan pengaduan masyarakat yang diterima LPKAN, organisasi tersebut menilai Polri menunjukkan perkembangan dalam sejumlah aspek sepanjang 2025 hingga Agustus 2026.
Pertama, LPKAN menyoroti penegakan hukum yang dinilai semakin tegas. Bareskrim Polri disebut aktif mengungkap jaringan narkoba internasional, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga kejahatan perbankan.
Penanganan sejumlah perkara korupsi dan gratifikasi yang dilakukan melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendapat perhatian.
Di internal institusi, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dinilai terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap anggota yang melanggar aturan. Langkah tegas terhadap oknum perwira yang terlibat narkoba disebut sebagai bagian dari komitmen terhadap penegakan disiplin.
Kedua, LPKAN mengapresiasi langkah Polri dalam menghadapi kejahatan digital. Satgas Judi Online dan Direktorat Siber Bareskrim disebut aktif menangani praktik judi daring, penipuan online, investasi ilegal, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake.
Ketiga, aspek pelayanan publik juga menjadi perhatian. Digitalisasi layanan seperti Samsat Digital Nasional, SKCK Online, e-Tilang, dan SPKT terintegrasi dinilai dapat memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Program Polisi RW, Polisi Masuk Sekolah, dan bakti kesehatan juga dinilai menjadi upaya memperkuat kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.
Keempat, LPKAN mencatat keterlibatan Polri dalam mengawal sejumlah program strategis nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi industri. Pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional juga dinilai berjalan dengan pendekatan yang lebih humanis.
Kelima, LPKAN mendorong penguatan profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di tubuh Polri. Pelatihan berkelanjutan, penguatan fungsi pengawasan dan penyidikan, serta keterbukaan informasi publik disebut menjadi bagian dari upaya pembenahan institusi.
“Dari data yang kami himpun, kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan tren positif. Ini harus dijaga dengan kerja nyata, bukan hanya narasi,” tegas Abdul Rasyid.
Catatan Kinerja Polri 2025 – Agustus 2026 yang Diapresiasi LPKAN
Meski memberikan apresiasi, LPKAN menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Lembaga tersebut menyampaikan empat rekomendasi strategis kepada Polri.
Pertama, memperkuat reformasi kultural dengan membangun budaya integritas, menolak praktik suap, serta meningkatkan pengawasan berjenjang dari tingkat pusat hingga Bhabinkamtibmas.
Kedua, mempercepat transformasi digital Polri dengan memperkuat sumber daya manusia di bidang siber, forensik kecerdasan buatan (AI), dan literasi digital.
Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pengaduan yang mudah diakses masyarakat serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
Keempat, menjaga netralitas dan soliditas institusi agar Polri tidak terseret dalam kepentingan politik praktis.
LPKAN menegaskan dukungannya terhadap Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut LPKAN, kepemimpinan yang stabil diperlukan agar agenda transformasi Polri dapat berjalan secara berkelanjutan.
“DPP LPKAN Indonesia mendukung penuh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kami percaya beliau adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Polri bertransformasi menjadi institusi yang Presisi: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan,” pungkas Abdul Rasyid.
LPKAN menyatakan akan terus mengambil peran sebagai mitra strategis Polri melalui fungsi pengawasan, edukasi publik, dan penguatan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.
