Sketsamalang.com, MALANG – Komisi E DPRD Jawa Timur menyerap masukan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dalam penyusunan rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang keolahragaan. Masukan tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan untuk memperkuat aspek kesetaraan hak atlet disabilitas dalam regulasi olahraga di Jawa Timur.
Pembahasan berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Ijen Suites Malang. Forum tersebut dipimpin Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., dan diisi dengan pemaparan serta pembahasan klausul demi klausul dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan menyampaikan masukan strategis terhadap rancangan perubahan regulasi. NPCI menjadi salah satu pihak yang aktif menyampaikan aspirasi terkait pembinaan dan pemenuhan hak atlet paralimpik.
Sri Untari mengatakan, perhatian terhadap olahraga paralimpik perlu diperkuat seiring tingginya antusiasme dan prestasi yang ditorehkan atlet disabilitas.
Menurutnya, penyusunan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas harus diikuti dengan penghormatan dan kesetaraan hak bagi atlet paralimpik.
“Penghormatan kepada atlet paralimpik sudah sangat layak diberikan setara. Selaras dengan kebijakan terbaru dari Kemenpora, perlakuan terhadap prestasi atlet Olimpiade dan Paralimpik kini sejajar. Jika peraih medali Olimpiade mendapatkan bonus, misalnya sebesar Rp2 miliar, maka atlet Paralimpik yang menorehkan prestasi serupa juga berhak mendapatkan nominal yang sama,” ujar Sri Untari.
Ia menambahkan, penyempurnaan klausul dalam rancangan perda diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kesetaraan dalam pembinaan olahraga.
Kesetaraan tersebut mencakup pembinaan atlet, penyediaan fasilitas, hingga pemberian bonus dan bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih.
Komisi E DPRD Jatim berkomitmen agar perubahan regulasi keolahragaan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh atlet, termasuk atlet paralimpik, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pengembangan prestasi olahraga di Jawa Timur.
