Sketsamalang.com – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong agar pengelolaan Velodrome dihibahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hal ini disampaikan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari, saat meninjau langsung kondisi Velodrome Kota Malang, Minggu (28/6/2026).
Peninjauan yang turut didampingi Komisi B DPRD Kota Malang, KONI Kota Malang, Disporapar Kota Malang, Dispora Jawa Timur, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) itu dilakukan sebagai tindak lanjut pembahasan terkait kondisi sarana olahraga tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Untari mengatakan, hasil peninjauan menunjukkan sejumlah fasilitas velodrome membutuhkan pembenahan agar layak digunakan untuk tempat pelatihan dan agenda kejuaraan.
“Kami melihat secara langsung kondisi faktual velodrome. Beberapa bagian memang perlu segera diperbaiki. Apalagi dalam waktu dekat akan digunakan untuk Piala Gubernur. Ini harus dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Sri Untari, Velodrome Kota Malang memiliki posisi strategis sebagai pusat pembinaan atlet balap sepeda Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu daerah penyumbang prestasi nasional.
Ia menjelaskan, status kepemilikan aset velodrome saat ini masih tumpang tindih. Lahannya merupakan aset Pemerintah Kota Malang, sedangkan sebagian bangunan dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sebagian lainnya berasal dari hibah ISSI Pusat.
Karena itu, Komisi E DPRD Jatim mendorong kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang agar perbaikan fasilitas jangka pendek dapat segera dilakukan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah agar Pemprov turun tangan melakukan pembenahan, mulai dari area rumput, are penjurian hingga fasilitas lain yang menjadi kewenangan provinsi sehingga velodrome bisa digunakan untuk Piala Gubernur,” katanya.
Selain perbaikan jangka pendek, Sri Untari juga mengusulkan penyelesaian status pengelolaan velodrome melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Kota Malang. Dengan catatan apabila Provinsi memiliki giat berkait dengan olahraga, Pemerintah Kota Malang memberikan ruang terbuka dan juga dengan segala macam fasilitas yang diberikan karena memang ini milik bersama.
“Kalau memang nantinya dihibahkan ke Kota Malang, provinsi tetap bisa menggunakan velodrome untuk kegiatan olahraga. Yang terpenting, atlet memiliki fasilitas latihan yang baik,” ujarnya.
Sri Untari menambahkan, pembahasan mengenai skema pengelolaan akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPKAD, biro hukum, biro pemerintahan, Dispora hingga DPRD kedua daerah agar seluruh aspek administrasi dan hukum terselesaikan secara transparan.
Ia bahkan menyambut baik usulan KONI Kota Malang agar proses hibah nantinya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sehingga seluruh tahapan berjalan secara clean and clear.
“Saya berharap maksimal dua tahun persoalan status pengelolaan velodrome sudah selesai sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Indra Permana, menyatakan pihaknya sepakat dengan langkah percepatan penyelesaian pengelolaan velodrome.
Menurutnya, kepastian siapa yang berwenang mengelola fasilitas tersebut menjadi hal mendesak agar tidak berdampak pada pembinaan atlet.
“Yang paling penting adalah segera dipastikan siapa pengelolanya, apakah Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi. Kalau statusnya terus menggantung, yang dirugikan adalah para atlet,” kata Indra.
Ia menegaskan Komisi B DPRD Kota Malang akan terus mengawal proses penataan pengelolaan velodrome hingga terdapat kejelasan regulasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Komisi B akan terus mengawal agar pengelolaan velodrome benar-benar jelas sehingga pembinaan atlet balap sepeda bisa berjalan optimal,” pungkasnya.
