SKETSAMALANG.COM – Dandim 0833/Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa SH MHan, menghadiri rapat koordinasi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure Mirama, rapat koordinasi ini dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa, Senin (30/05/2022).
Dalam arahannya, Khofifah meminta jajaran TNI POLRI melalui Babinsa dan Babinkamtibmas untuk turut membantu pengendalian PMK dari di wilayahnya masing-masing.
Diantaranya membantu pendampingan pengawasan Isolasi dan Lockdown pada daerah tertular di desa maupun kecamatan. Membantu pendampingan pengawasan penutupan sementara pasar hewan.
“Termasuk membantu pengawasan lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK,” ujarnya.
Selain itu menurut Khofifah, peran TNI POLRI juga dibutuhkan dalam sosialisasi pentingnya desinfeksi kandang dan lingkungan peternakan.
“Sekaligus berperan dalam membantu pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal,” tandasnya.
Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, MSc mengaku, selama ini Kodam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan sekaligus update data terkait kondisi hewan terak yang ada di Wilayah Jawa Timur.
Termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik dengan adanya penyakit PMK. Sekaligus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para peternak dalam menangani penyakit.
“Apalagi tidak semua peternak itu memahami secara jelas apa sih sebenarnya PMK ini. Dan bagaimana cara mengatasinya,” ujarnya
Menurutnya, Kodam V/Brawijaya siap membantu dan mengawal kebijakan pemerintah Jawa Timur untuk mengatasi penyakit mulut pada hewan.
“Penting membuat regulasi internal maupun eksternal dalam rangka menjadi landasan hukum serta memastikan kejelasan tupoksi. Sekaligus memperjelas pola jika kejadian PMK terjadi kembali,” tuturnya.
Senada, Dandim 0833/Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa SH MHan mengaku akan terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait dalam menanggulangi PMK.
“Kerjasama antar stakeholder sangat penting dalam rangka penanggulangan serta meminimalisir
penyebaran PMK. Koordinasi dalam gugus tugas bersama menjadi salah satu alternatif dalam rangka memastikan tidak ada pelaksanaan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya,” pungkansya.
