Sketsamalang.com, MALANG – Seseorang yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu sudah dapat dikategorikan sebagai penduduk bekerja atau tidak menganggur menurut standar statistik ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, status bekerja tersebut tidak serta-merta menjamin seseorang memiliki kehidupan yang sejahtera.
Persoalan ini menjadi perhatian Guru Besar Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si. Ia menilai indikator ketenagakerjaan perlu dipahami secara proporsional agar penurunan angka pengangguran tidak menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.
Sebelumnya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, dalam siaran resmi menyampaikan bahwa seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam seminggu dapat dikategorikan tidak menganggur.
Menurut Oman, standar tersebut memang digunakan untuk membedakan penduduk bekerja dan pengangguran. Namun, indikator itu tidak dapat langsung digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, kesejahteraan sosial memiliki cakupan lebih luas karena meliputi terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual. Kebutuhan material mencakup sandang, pangan, dan papan. Sementara kebutuhan sosial berkaitan dengan interaksi serta kenyamanan hidup, sedangkan kebutuhan spiritual menyangkut kemampuan menjalankan ibadah.
“Bekerja satu jam hanyalah standar untuk menentukan seseorang menganggur atau tidak, bukan sejahtera atau tidak,” jelasnya.
Oman mencontohkan seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu dengan penghasilan Rp50 ribu tetap masuk kategori bekerja. Namun, jika dihitung selama sebulan, pendapatannya hanya sekitar Rp200 ribu. Jumlah tersebut tentu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
“Dia bekerja, tidak menganggur, tetapi sejahtera atau tidak? Tidak. Jadi konteks menganggur dan konteks sejahtera itu berbeda,” ungkapnya.
Bahkan, menurutnya, upah minimum yang menjadi acuan pendapatan pekerja belum tentu menjamin kesejahteraan. Penghasilan tersebut sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makan dan tempat tinggal.
Kondisi itu membuat sebagian masyarakat kesulitan menyisihkan pendapatan untuk tabungan maupun dana darurat ketika menghadapi kebutuhan mendesak.
Pemerintah Perlu Perluas Lapangan Kerja Layak
Lebih lanjut, Oman menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 mengenai hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Menurutnya, pekerjaan layak tidak cukup hanya diukur berdasarkan besaran pendapatan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerintah perlu menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat. Selain itu, iklim investasi yang kondusif juga diperlukan untuk menarik investor sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah pariwisata. Sektor ini mampu menggerakkan berbagai bidang usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif.
Di sisi lain, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu diperkuat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta perluasan akses pemasaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Oman juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya terpaku pada capaian statistik dalam mengevaluasi kondisi ketenagakerjaan. Data kuantitatif tetap diperlukan, tetapi harus dilengkapi indikator yang mampu menggambarkan kualitas hidup masyarakat, termasuk tingkat pendapatan dan stabilitas pekerjaan.
“Kita perlu keluar dari rezim angka, rezim statistik. Statistik itu pendukung, tetapi kalau statistik dijadikan satu-satunya indikator, ada masalah,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan seharusnya juga diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki penghasilan stabil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
Dengan demikian, penurunan angka pengangguran harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, masyarakat yang berstatus bekerja belum tentu memiliki penghidupan yang layak apabila pendapatannya tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar.
