Sketsamalang.com, SURABAYA — Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Kepemudaan. Dua isu yang mendapat perhatian khusus ialah keberadaan SMA Negeri Olahraga (SMANOR) dan kebutuhan skema dana cadangan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Pembahasan tersebut berlangsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra terkait, Senin. Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP.
Hadir dalam RDP tersebut perwakilan Bappeda, Dispora, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, Kormi, NPCI, hingga KONI Jawa Timur.
Raperda tersebut merupakan usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggantikan Perda Nomor 14 Tahun 2012. Penyusunan regulasi baru dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
“Pada tanggal 7 lalu, Paripurna telah menunjuk Komisi E sebagai pembahas Raperda ini. Kami meminta Dispora dan OPD terkait untuk mereview penyusunannya agar selaras dengan undang-undang baru,” ujar Sri Untari.
Menurut Sri Untari, Raperda baru tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengupayakan kehadiran Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD).
Melalui DBOD, berbagai cabang dan aktivitas olahraga di Jawa Timur diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu ekosistem yang terintegrasi. Pengembangan tersebut nantinya diarahkan tidak hanya untuk prestasi, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri olahraga dan pariwisata berbasis olahraga.
“Ujungnya, ekosistem ini kita harapkan bisa berkembang menjadi industri olahraga (sport industry) sekaligus pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) di Jawa Timur,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi E ialah kejelasan status dan pola pembinaan SMANOR.
Saat ini, SMANOR berada di bawah binaan Bidang SMA Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sebelumnya, sekolah tersebut berada di bawah Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK).
Sri Untari menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban ganda bagi Dinas Pendidikan. Selain menangani pendidikan formal, Dinas Pendidikan juga harus mendukung penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan atlet.
Pihak SMANOR, kata dia, mengusulkan agar pola pembinaan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk Dispora, KONI, dan lembaga terkait lainnya.
“Kami menyarankan agar segera berkonsultasi dan melapor kepada Sekretaris Daerah (Sekda) guna melakukan telaah organisatoris pemerintahan,” katanya.
Sri Untari mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki sekolah khusus olahraga dengan dukungan pembiayaan pemerintah. Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi bahan kajian dalam menentukan arah pembinaan SMANOR di Jawa Timur.
“Jika melihat provinsi lain seperti DKI Jakarta atau Jawa Tengah, mereka memiliki sekolah khusus olahraga yang dibiayai penuh untuk mencetak atlet,” papar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Selain SMANOR, RDP juga membahas gagasan pembentukan dana cadangan untuk menghadapi PON.
Sri Untari mengatakan, penyelenggaraan PON yang berlangsung empat tahun sekali membutuhkan anggaran besar. Jika seluruh kebutuhan pembiayaan harus ditanggung dalam satu tahun anggaran melalui APBD, kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap fiskal daerah.
Terlebih, setelah berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), kapasitas fiskal APBD Jawa Timur disebut mengalami koreksi dari sebelumnya sekitar Rp23 triliun menjadi Rp17,7 triliun.
Karena itu, menurut Sri Untari, diperlukan skema pembiayaan yang dapat dipersiapkan secara bertahap jauh sebelum pelaksanaan PON.
“Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan keputusan bersama untuk menyiapkan skema dana cadangan PON agar pembinaan dan pemberangkatan atlet dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas APBD,” pungkasnya.
