Sketsamalang.com, Jakarta – Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia menyerukan seluruh aparatur negara untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ajang introspeksi, evaluasi, sekaligus pembuktian melalui kerja nyata.
LPKAN menilai kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui perayaan seremonial. Ukuran kemerdekaan juga harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta semakin kuatnya kedaulatan bangsa, termasuk di bidang ekonomi.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan pentingnya aparatur negara yang bekerja dengan tulus, profesional, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali di Jakarta, Jumat (15/8/2026).
Dalam momentum HUT ke-81 RI, LPKAN menyampaikan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk memperkuat kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Pertama, LPKAN mendorong penguatan semangat pengabdian yang tulus dan maksimal. Menurut organisasi tersebut, sumpah jabatan merupakan ikrar kepada Tuhan, bangsa, dan negara yang harus diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat.
“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” ujar Abdul Rasyid.
Kedua, LPKAN menyerukan penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemberantasan korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang dinilai harus dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih.
LPKAN juga mendorong penguatan sistem pengawasan internal, penerapan rekrutmen berbasis merit, serta keterbukaan anggaran.
“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” tegas R. Mohammad Ali.
Ketiga, LPKAN mendorong terwujudnya kedaulatan ekonomi dan keberpihakan kepada masyarakat. Kemerdekaan politik, menurut LPKAN, harus berjalan beriringan dengan kemerdekaan ekonomi.
Sejumlah kebijakan yang didorong meliputi perlindungan terhadap UMKM, petani, nelayan, dan buruh; penguatan produk dalam negeri serta tingkat komponen dalam negeri (TKDN); menjaga stabilitas harga pangan, energi, dan pendidikan; serta memastikan pemerataan pembangunan hingga desa, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan Indonesia Timur.
“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.
Keempat, LPKAN mengajak seluruh aparatur negara menjaga persatuan dan kedaulatan ideologi. Di tengah maraknya polarisasi dan disinformasi, aparatur negara diharapkan menjadi teladan sekaligus perekat masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
DPP LPKAN Indonesia juga mengajak seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah LPKAN Indonesia di berbagai daerah untuk memperkuat sinergi dan pengawasan.
“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” seru R. Mohammad Ali.
LPKAN menegaskan posisinya sebagai garda pengawas kinerja aparatur negara sekaligus mitra strategis pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, konstruktif, dan berbasis data.
“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.
Dalam momentum kemerdekaan, LPKAN juga memberikan penghormatan kepada ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan, serta para relawan yang selama ini mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.
LPKAN menilai usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja nyata. Nasionalisme pada era modern, kata organisasi tersebut, harus diwujudkan melalui kejujuran dalam menjalankan jabatan, profesionalisme dalam pelayanan, keberanian melawan korupsi, kecintaan terhadap produk dalam negeri, menjaga persatuan, dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat.
Kemerdekaan merupakan warisan para pahlawan. Sementara kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran menjadi tanggung jawab generasi saat ini.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
