Sketsamalang.com, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia bersama PT Forjasi Lentera Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi hukum nasional.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) profesional dan kompeten melalui sejumlah skema sertifikasi profesi yang disebut berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pertemuan kerja sama berlangsung di Kantor Jimly School of Law and Government, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, LPKAN Indonesia dan PT Forjasi Lentera Indonesia diwakili Rachmatika Ramadhani, S.Psi., Syahreni, S.S., dan Izzatias Hikmah Pratiwi.
Ketiganya mendapat amanah dari Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali Zaini, Ketua OKK DPP LPKAN Sugiharto, S.E., M.Si., serta Ketua Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H.
Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia merupakan badan otonom LPKAN Indonesia.
Sementara itu, pihak Jimly School of Law and Government dihadiri Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H., bersama Dito, S.H., selaku Wakil Direktur Jimly School.
Melalui kerja sama tersebut, para pihak sepakat mengembangkan empat program unggulan untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga profesional di bidang hukum dan tata kelola.
Empat program tersebut meliputi:
1. CLA (Certified Legal Auditor)natau Auditor Hukum.
2. CCD (Certified Contract Drafter) atau Ahli Perancang Kontrak.
3. CMC (Certified Mediator Conciliator) atau Mediator dan Konsiliator.
4. CPCD (Certified Procurement Contract Drafter) atau Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Program-program tersebut menyasar kebutuhan SDM di sektor pemerintahan, badan usaha, industri, hingga dunia pendidikan.
Rachmatika Ramadhani, perwakilan PT Forjasi Lentera Indonesia, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah untuk menjawab meningkatnya kebutuhan tenaga profesional yang memiliki kompetensi spesifik dan pengakuan sertifikasi.
“Kerja sama ini adalah langkah nyata kami untuk menjawab kebutuhan pasar. Saat ini BUMN, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, serta swasta tidak hanya membutuhkan sarjana, tetapi juga membutuhkan profesional bersertifikat BNSP. Dengan bergabungnya Jimly School yang memiliki Akreditasi A dari Mahkamah Agung untuk mediator, kualitas lulusan diharapkan semakin unggul,” ujar Rachmatika.
Jawa Timur dinilai menjadi salah satu wilayah potensial dalam pengembangan program sertifikasi profesi.
Provinsi ini memiliki 38 pemerintah kabupaten dan kota, yang terdiri atas 29 kabupaten dan sembilan kota. Luasnya cakupan pemerintahan tersebut dinilai membuka kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi di bidang audit hukum, penyusunan kontrak, mediasi, serta pengadaan barang dan jasa.
Potensi lainnya berasal dari sektor pendidikan tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kerja sama tersebut, Jawa Timur memiliki 465 perguruan tinggi pada 2025. Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri mencapai 297.925 orang, sedangkan mahasiswa perguruan tinggi swasta sebanyak 520.186 orang.
Kalangan mahasiswa menjadi salah satu segmen yang disasar melalui program sertifikasi dan pengembangan kompetensi pendamping ijazah.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga disebut menjadi faktor yang mendorong kebutuhan tenaga profesional di bidang hukum dan kontrak.
Pertumbuhan investasi dan aktivitas industri berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga ahli yang mampu menangani aspek legal, penyusunan kontrak, penyelesaian sengketa, hingga pengadaan barang dan jasa.
## Menyasar Pemerintah hingga Dunia Usaha
Program Certified Legal Auditor (CLA) diarahkan untuk menjawab kebutuhan auditor hukum di lingkungan BUMN, BUMD, pemerintah daerah, serta perusahaan.
Kompetensi tersebut dinilai berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk kebutuhan pemeriksaan dan uji tuntas hukum dalam aktivitas investasi.
Sementara program Certified Contract Drafter (CCD) menyasar kebutuhan tenaga penyusun kontrak di dunia usaha, lembaga hukum, serta sektor pengadaan.
Program Certified Mediator Conciliator (CMC) ditujukan untuk memperkuat kompetensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui mekanisme mediasi.
Adapun Certified Procurement Contract Drafter (CPCD) menyasar aparatur dan profesional yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun sektor usaha.
Kerja sama tersebut juga mencakup program Asisten Mediator dan Asisten Contract Drafter bagi mahasiswa.
Program itu ditujukan sebagai pendukung kompetensi mahasiswa, khususnya dalam memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Mahasiswa S1 Hukum yang belum maupun akan menyelesaikan studi dapat mengikuti program tersebut untuk memperoleh sertifikat pendamping yang dapat mendukung kesiapan memasuki dunia kerja.
Kolaborasi LPKAN Indonesia, PT Forjasi Lentera Indonesia, dan Jimly School of Law and Government diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan sertifikasi profesi hukum di Jawa Timur.
Melalui program tersebut, para pihak menargetkan lahirnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang audit hukum, penyusunan kontrak, mediasi, serta pengadaan barang dan jasa.
Pengembangan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan dunia kerja sekaligus memperkuat kualitas SDM dalam menghadapi persaingan dan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks.
