Sketsamalang.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., menyerap berbagai aspirasi dari kepala desa, pengurus Koperasi Wanita (Kopwan), serta lembaga keagamaan seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) dalam kegiatan reses yang digelar di Malang.
Sejumlah kepala desa memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari regulasi operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga berkurangnya alokasi dana desa yang dinilai berdampak pada pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Para kepala desa mengaku belum banyak dilibatkan dalam penyusunan regulasi Kopdes Merah Putih. Di sisi lain, mereka tetap memikul tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan program pemerintah berjalan tanpa menghambat aktivitas ekonomi warga. Salah satu keluhan yang muncul ialah adanya pembatasan zona berjualan di sekitar area Kopdes.
“Para kepala desa ini dipilih langsung oleh rakyatnya sehingga memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk membangun desanya. Ketika dana desa berkurang dan regulasi dinilai memberatkan warga, tentu ini menjadi persoalan serius bagi mereka,” ujar Sri Untari.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang itu mendorong para kepala desa yang tergabung dalam asosiasi untuk menghimpun seluruh aspirasi secara tertulis agar lebih mudah diperjuangkan.
Menurutnya, dokumen tersebut nantinya akan diteruskan kepada kementerian terkait, di antaranya Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Selain membahas regulasi Kopdes dan dana desa, para kepala desa juga mengusulkan tambahan Bantuan Keuangan Desa (BKD) Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran mendatang. Usulan tersebut didominasi pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak.
Beberapa kebutuhan yang disampaikan meliputi pembangunan jalan usaha tani (JUT), plengsengan atau talud, jembatan desa, hingga perbaikan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
“Usulan yang paling banyak adalah pembangunan jalan usaha tani. Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar akses hasil pertanian sehingga kendaraan roda empat seperti pikap dapat masuk. Dengan begitu, distribusi hasil panen menjadi lebih mudah dan perekonomian desa bisa tumbuh lebih cepat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Untari juga mengapresiasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Ia mendorong pemerintah desa memanfaatkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Bank Jatim sebagai salah satu sumber dukungan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, bagi Koperasi Wanita, Sri Untari menyampaikan bahwa bantuan hibah penguatan permodalan juga disiapkan untuk memperkuat usaha mikro yang dikelola perempuan di desa.
Melalui kegiatan reses tersebut, Sri Untari berharap aspirasi dari pemerintah desa tidak berhenti pada tingkat daerah, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyempurnakan kebijakan yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
