Sketsamalang.com – Penerima penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup, Kalpataru kategori Pembina Lingkungan Nasional, Ir. Bambang Irianto, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan penghargaan Kalpataru hanya sebagai seremoni. Menurutnya, para penerima Kalpataru perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.
Bambang menilai, pengalaman dan dedikasi para penerima Kalpataru merupakan aset bangsa yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pelestarian lingkungan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya saat mengenang pertemuan para penerima Kalpataru yang berlangsung di Kebun Raya Bogor pada 2022. Forum tersebut diinisiasi oleh Yayasan Kebun Raya Bogor, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan menghadirkan sekitar 40 penerima Kalpataru dari berbagai angkatan sejak era Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim.
“Dalam forum itu, saya menyaksikan sendiri banyak penerima Kalpataru yang menyampaikan kekecewaan. Mereka merasa setelah menerima penghargaan, perannya seolah selesai. Tidak lagi dilibatkan, tidak diperhatikan. Bahkan ada penerima Kalpataru dari Papua yang berniat mengembalikan trofinya karena merasa perjuangannya tidak dihargai,” ujar Bambang, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan ironi. Pasalnya, para penerima Kalpataru telah membuktikan komitmen dan keberhasilan dalam menjaga lingkungan hidup di daerah masing-masing.
Bambang menilai, persoalan tersebut berawal dari cara pandang yang masih sempit terhadap isu lingkungan hidup. Selama ini, pegiat lingkungan sering kali hanya diposisikan sebagai pelaksana kegiatan teknis, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, atau ketahanan pangan.
Padahal, kata dia, persoalan lingkungan hidup bersifat lintas sektor dan memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan, ekonomi, kesehatan, budaya, tata ruang, hingga arah pembangunan daerah.
“Lingkungan hidup adalah isu yang sangat holistik. Tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor. Kalau para penerima Kalpataru hanya ditempatkan pada urusan teknis, potensi besar yang mereka miliki tidak akan berkembang,” katanya.
Ia menegaskan, para pejuang lingkungan seharusnya diberi ruang untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan, penguatan jejaring, serta membangun gerakan masyarakat yang berkelanjutan. Sementara itu, pelaksanaan teknis dapat dilakukan oleh para ahli di bidang masing-masing.
“Kita tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Persampahan ada ahlinya, konservasi air ada ahlinya, ketahanan pangan juga demikian. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem gerakan lingkungan yang terintegrasi sehingga dampaknya lebih luas,” jelasnya.
Bambang berharap pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan para penerima Kalpataru. Menurutnya, pengalaman panjang yang mereka miliki merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan di Indonesia.
“Kalpataru bukan sekadar penghargaan. Ini adalah amanah sekaligus investasi bangsa. Kalau para penerima Kalpataru terus diberdayakan, mereka dapat menjadi motor penggerak lahirnya generasi baru pejuang lingkungan di berbagai daerah,” pungkasnya.
