Sketsamalang.com – Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Veteran Kota Malang, khususnya di sekitar Universitas Brawijaya, kembali menjadi perhatian publik. Selain menimbulkan kemacetan dan mengganggu fungsi trotoar serta ruang publik, keberadaan PKL di lokasi tersebut juga menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara komprehensif dengan tetap menegakkan aturan tanpa mematikan ekonomi rakyat.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. H. Indra Permana menegaskan bahwa penataan PKL harus dilakukan melalui pendekatan yang berimbang antara kepentingan ketertiban kota dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Peraturan Daerah harus ditegakkan untuk mengembalikan fungsi jalan, trotoar, dan ruang publik. Namun di sisi lain, pemerintah juga wajib menghadirkan solusi yang memberikan kepastian usaha bagi para pedagang. Ekonomi rakyat harus tumbuh tanpa mengganggu kepentingan umum,” ujarnya.
Menurut Indra Permana, yang juga wakil ketua Fraksi PKS , menyatakan bahwa berbagai daerah telah membuktikan bahwa penataan PKL dapat berhasil apabila dilakukan dengan konsep yang matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kota Surakarta misalnya, berhasil menata ribuan PKL melalui pendekatan dialogis, penyediaan lokasi yang layak, serta jaminan keberlangsungan usaha bagi para pedagang. Sementara Kota Surabaya mengembangkan sentra-sentra PKL yang terintegrasi dengan pusat aktivitas masyarakat sehingga mampu menjaga ketertiban kota sekaligus meningkatkan pendapatan pedagang.
Di tingkat internasional, Kuala Lumpur, Malaysia, berhasil mengubah kawasan pedagang kaki lima menjadi destinasi kuliner yang tertata dan menarik wisatawan. Sedangkan Singapura bahkan menjadikan kawasan Hawker Centre sebagai ikon ekonomi rakyat yang bersih, modern, dan diakui dunia. Keberhasilan kota-kota tersebut menunjukkan bahwa PKL bukan masalah yang harus dihilangkan, melainkan aset ekonomi yang harus ditata dengan baik.
Karena itu, Indra Permana mendorong penyelesaian persoalan PKL Veteran menggunakan pendekatan Pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas pedagang, dan media. Pemerintah bertugas menyiapkan regulasi dan kawasan usaha yang legal, kampus memberikan kajian ilmiah dan desain kawasan, dunia usaha mendukung pembiayaan dan digitalisasi, komunitas pedagang menjaga ketertiban dan kebersihan, sementara media berperan dalam edukasi serta pengawasan publik.
“Saya mengusulkan agar Kota Malang mulai merancang Sentra Ekonomi Mahasiswa dan UMKM yang modern, tertata, aman, dan berbasis digital. Dengan konsep tersebut, fungsi jalan dapat kembali normal, masyarakat mendapatkan kenyamanan, dan para pedagang tetap memiliki ruang untuk berkembang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi contoh penataan PKL berbasis kolaborasi di Indonesia. Dengan komitmen bersama seluruh pihak, kawasan Veteran dapat berubah dari titik persoalan menjadi pusat ekonomi rakyat yang tertib, produktif, dan membanggakan.
“Kota yang maju bukan kota yang menghilangkan PKL, melainkan kota yang mampu menata PKL secara manusiawi, modern, dan berkelanjutan. Penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi rakyat harus berjalan beriringan demi mewujudkan Malang yang tertib, maju, dan sejahtera,” pungkas Indra Permana.
