Tekan Angka Pengangguran Terbuka, Komisi E DPRD Jatim Gandeng BLK Singosari Gelar Pelatihan MUA

Sketsamalang.com – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Singosari untuk menggelar pelatihan tata rias atau make up artist (MUA) bagi masyarakat. Sebagai upaya menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Malang Raya.

Kegiatan yang berlangsung di Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang tersebut resmi dibuka pada Rabu (1/4). Program ini dirancang tidak hanya sebagai pelatihan singkat, tetapi juga sebagai inkubasi keterampilan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Selama 33 hari, peserta akan mendapatkan pelatihan intensif dari instruktur profesional BLK Singosari. Materi yang diberikan mencakup teknik dasar hingga tingkat lanjutan dalam bidang tata rias.

Sri Untari menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pelatihan dengan dampak ekonomi langsung.

“Pelatihan ini merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti aspirasi warga. Kami ingin potensi yang ada dapat diubah menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat finansial bagi keluarga,” ujarnya.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno memberikan sambutan

Ia menambahkan, peserta tidak hanya memperoleh sertifikat kompetensi setelah pelatihan, tetapi juga direncanakan mendapatkan bantuan peralatan penunjang sebagai modal awal usaha.

“Setelah pelatihan, peserta diharapkan dapat langsung mempraktikkan keterampilannya, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Dengan dukungan peralatan, mereka sudah memiliki modal untuk membuka jasa MUA,” katanya.

Menurutnya, sektor ekonomi kreatif, khususnya jasa kecantikan, memiliki peluang besar dan relatif tahan terhadap dinamika ekonomi. Dengan membekali masyarakat keterampilan spesifik, diharapkan dapat membuka peluang usaha baru dan menekan angka pengangguran.

Sri Untari juga mengapresiasi sinergi dengan BLK Singosari dalam penyelenggaraan program tersebut. Kolaborasi antara legislatif dan unit pelaksana teknis daerah itu diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat di wilayah lain di Jawa Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *