Sketsamalang.com, MALANG — Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mendorong penguatan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, dan guru Bimbingan Konseling (BK) untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi remaja.
Hal tersebut disampaikan Sri Untari seusai pertemuan dan Sosialisasi Penguatan Karakter dan Ketahanan Remaja di Era Digital dan AI: Sinergi Guru BK dalam Pencegahan Kenakalan dan Perilaku Menyimpang bersama guru BK di Kabupaten Malang, Selasa (22/9/2026).
Menurut Sri Untari, persoalan remaja saat ini semakin kompleks, mulai dari kesehatan mental, penyalahgunaan gawai, perkawinan usia dini, hingga perilaku seksual berisiko.
Ia menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan secara terpadu karena berpotensi memengaruhi perkembangan akademis, psikologis, dan karakter peserta didik.
“Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas, kita tidak boleh membiarkan situasi ini berlanjut. Dari akademis jeblok, dari sisi kesehatan mental anak depresi makin bertambah,” tegas Sri Untari.
Ia juga menyoroti capaian akademis pelajar di Jawa Timur. Sri Untari menyebut, berdasarkan evaluasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, rata-rata nilai Matematika pelajar SMA dan SMP di Jawa Timur berada di kisaran 40 hingga 42.
Di sisi lain, ia mengungkapkan adanya laporan mengenai peningkatan kasus depresi di kalangan remaja yang diterima dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur.
Dalam dialog bersama guru BK, terungkap bahwa sekolah menghadapi sedikitnya dua laporan kasus kenakalan atau persoalan kesiswaan setiap hari.
Beberapa persoalan yang banyak ditemukan antara lain perkawinan usia dini, perilaku seksual berisiko pada anak di bawah umur, serta paparan konten digital yang tidak sesuai bagi anak.
Sri Untari mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembelajaran akademis.
“Fenomena ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hafalan materi di ruang kelas. Dibutuhkan penanaman karakter dan penyadaran budi pekerti yang kuat,” ujarnya.
Ia menilai guru BK memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dan dapat menjadi pintu awal untuk mendeteksi berbagai persoalan yang dialami siswa.
Sebagai tindak lanjut, Sri Untari akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang untuk membangun sinergi lintas organisasi perangkat daerah.
Salah satu langkah yang didorong adalah penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara DP3A dan Dinas Pendidikan. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi bagi guru BK dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan maupun persoalan perlindungan anak.
Penanganan nantinya mengacu pada regulasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perlindungan perempuan dan anak.
Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malang didorong untuk memperluas literasi digital hingga tingkat desa. Edukasi tersebut ditujukan kepada keluarga dan masyarakat agar lebih memahami dampak penggunaan gawai secara berlebihan terhadap tumbuh kembang anak.
Penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) juga dinilai penting sebagai ruang rujukan bagi orang tua. Puspaga diharapkan diperkuat dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan dokter.
“Kuncinya adalah sinergi bersama. Orang tua tidak boleh gagap teknologi dan harus peka mengawasi pergaulan anak, lingkungan RT/RW menguatkan pencegahan dini, serta sekolah melakukan asesmen kebutuhan murid secara berkala,” kata Sri Untari.
Sebagai tindak lanjut dialog, forum daring bersama para guru BK akan dibentuk untuk memantau perkembangan kasus dan memperkuat koordinasi. Kanal aspirasi masyarakat ASTARI juga akan dimanfaatkan sebagai bagian dari mekanisme tindak lanjut persoalan yang ditemukan di lapangan.
