Sketsamalang.com – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dinilai mendesak menyusul rencana penerapan penuh penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis data digital pada 2027.
Berdasarkan Dasbor Perlinsos Kementerian Sosial per 14 Oktober 2026 pukul 00.06 WIB, jumlah keluarga yang terdaftar di Jawa Timur mencapai 1.397.145 kepala keluarga (KK). Angka tersebut meningkat 91.830 KK atau 7,03 persen dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.305.315 KK.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, menyebut peningkatan tersebut ditopang dua program utama, yakni Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendaftaran BPNT bertambah 89.970 KK menjadi 1.332.287 KK atau naik 7,24 persen. Sementara itu, pendaftaran PKH meningkat 85.569 KK menjadi 1.264.613 KK atau naik 7,26 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, cakupan pendaftaran Perlinsos masih perlu ditingkatkan. Dari total 15.036.825 KK di Jawa Timur berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi III Tahun 2026, realisasi pendaftaran tersebut baru mencapai 9,29 persen.
Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, empat daerah mencatatkan cakupan di atas 30 persen. Kota Mojokerto menjadi yang tertinggi dengan 54,94 persen, disusul Kabupaten Banyuwangi 52,43 persen, Kota Pasuruan 37,96 persen, dan Kota Surabaya 34,96 persen.
Sebaliknya, sebanyak 23 kabupaten/kota masih mencatatkan cakupan di bawah 5 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena percepatan pendataan diperlukan untuk memastikan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial tidak tertinggal dalam proses peralihan sistem.
Percepatan pendataan di lapangan turut didukung keberadaan Agen Perlinsos. Dari total 96.935 agen yang tersebar di 38 kabupaten/kota, sebanyak 43.078 agen atau 44,44 persen tercatat aktif bertugas. Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah dengan sebaran agen aktif terbanyak.
Sementara itu, pada sektor digitalisasi kependudukan, data Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (PDAK) menunjukkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Jawa Timur mencapai 4.203.924 jiwa dari target 32.419.842 rekam dinamis atau sebesar 12,97 persen.
Capaian aktivasi IKD tertinggi tercatat di Kota Mojokerto sebesar 43,64 persen, Kota Surabaya 43,15 persen, dan Kota Madiun 39,21 persen.
Sri Untari menegaskan, percepatan pendataan harus menjadi perhatian bersama, terutama karena skema penyaluran bansos berbasis data digital direncanakan berlaku penuh pada 2027.
“Berdasarkan informasi Pusdatin Kemensos, skema penyaluran bansos dengan pola data digital akan diberlakukan penuh pada 2027 dan pendataan manual akan ditutup. Karena itu, Pemprov Jatim bersama pemda harus bergerak cepat. Akhir tahun ini minimal harus sudah terdata 50 persen,” tegas Sri Untari.
Untuk mengejar target tersebut, ia mendorong Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur segera menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim serta Dinas Sosial di 38 kabupaten/kota.
Menurutnya, integrasi data dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting agar proses peralihan menuju sistem digital berjalan optimal.
“Langkah integrasi dan koordinasi lintas instansi ini sangat mendesak agar hak-hak masyarakat prasejahtera di Jawa Timur tidak terputus saat sistem digitalisasi bansos resmi diterapkan secara total,” pungkasnya.
