Sketsamalang.com, MALANG — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DPC Kota Malang berharap pergantian Menteri Keuangan menjadi momentum untuk memperkuat UMKM dan perekonomian daerah. HIPPI menilai kepastian kebijakan fiskal, perpajakan, serta akses pembiayaan menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha.
Harapan tersebut disampaikan HIPPI DPC Kota Malang menyusul pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September 2026.
Ketua Umum HIPPI DPC Kota Malang, Ardantya Syahreza, mengatakan pergantian Menteri Keuangan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pergantian figur, tetapi sebagai kesempatan memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan memperkuat hubungan pemerintah dengan dunia usaha.
“HIPPI DPC Kota Malang memandang pergantian Menteri Keuangan sebagai momentum memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal, kepastian perpajakan, kualitas belanja pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha. Menteri Keuangan yang baru harus mampu menjaga kesehatan APBN sekaligus memastikan kebijakan fiskal benar-benar menggerakkan ekonomi riil hingga ke daerah,” ujar Ardantya.
Menurut HIPPI, stabilitas kebijakan fiskal dan kepastian regulasi sangat memengaruhi keberanian pelaku usaha untuk berinvestasi, merekrut tenaga kerja, serta mengembangkan layanan baru.
HIPPI juga menyoroti pentingnya kebijakan perpajakan yang adil dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Pemerintah dinilai perlu menghindari perubahan aturan pajak yang mendadak, multitafsir, atau diterapkan tanpa masa transisi yang memadai.
Selain itu, HIPPI meminta pelayanan restitusi pajak dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Penundaan restitusi dinilai dapat mengganggu modal kerja, pembayaran pemasok, pengadaan bahan baku, pembayaran upah pekerja, hingga rencana ekspansi usaha.
“Pelaku usaha tidak menolak kewajiban pajak. Yang dibutuhkan adalah sistem yang adil, sederhana, konsisten, dan tidak menempatkan pengusaha hanya sebagai objek penerimaan. Pajak harus tumbuh bersama pertumbuhan usaha, bukan dengan melemahkan kemampuan usaha untuk berkembang,” kata Ardantya.
HIPPI juga mendorong perluasan Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan rantai pasok, penjaminan kredit, serta fasilitas pembiayaan yang tidak semata-mata bergantung pada kepemilikan aset tetap.
HIPPI menilai karakter ekonomi Malang Raya perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal nasional. Wilayah ini ditopang oleh UMKM, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, pelayanan kesehatan, industri pengolahan, pertanian, dan sektor jasa.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pariwisata dan wisata kesehatan. Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu dinilai membentuk satu ekosistem pariwisata yang dapat memberikan efek berganda bagi hotel, rumah sakit, klinik, restoran, transportasi, sentra kuliner, desa wisata, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Ardantya menilai Malang Raya memiliki peluang mengembangkan integrasi pelayanan kesehatan, kebugaran, wellness, akomodasi, kuliner sehat, dan destinasi wisata.
“Pertumbuhan pariwisata Malang Raya jangan hanya diukur dari jumlah kunjungan. Keberhasilannya harus dilihat dari besarnya belanja wisatawan yang berputar di masyarakat, bertambahnya lapangan kerja, serta meningkatnya penggunaan produk dan layanan lokal,” jelasnya.
HIPPI juga meminta konsolidasi fiskal nasional tidak dilakukan dengan mengurangi transfer ke daerah secara mendadak dan tidak terukur. Menurut HIPPI, penurunan transfer dapat memengaruhi kemampuan APBD dalam membangun infrastruktur, menyediakan pelayanan publik, serta mengadakan barang dan jasa dari pengusaha lokal.
Pemerintah daerah di Malang Raya didorong mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun, mengurangi penumpukan proyek pada akhir tahun, memperluas keterlibatan UMKM lokal dalam pengadaan, serta memastikan pembayaran kepada penyedia dilakukan tepat waktu.
“Belanja daerah yang terlambat berarti kesempatan usaha dan perputaran ekonomi yang ikut terlambat. Bagi pengusaha lokal, kepastian jadwal pengadaan dan pembayaran sama pentingnya dengan nilai proyek,” kata Ardantya.
Di sisi lain, HIPPI mendukung tujuan Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat perekonomian desa. Namun, koperasi tersebut diharapkan menjadi mitra dan penghubung ekosistem usaha, bukan pesaing bagi koperasi yang sudah ada, BUMDes, pedagang tradisional, distributor lokal, maupun UMKM.
Koperasi Desa Merah Putih dinilai dapat berperan mengonsolidasikan hasil pertanian dan produk UMKM, menyediakan bahan baku secara kolektif, mendukung pengemasan dan sertifikasi, serta menghubungkan produsen desa dengan hotel, restoran, rumah sakit, destinasi wisata, dan pasar perkotaan.
“Koperasi Desa Merah Putih jangan dibangun sebagai saluran ekonomi yang tertutup. Koperasi harus menjadi simpul kolaborasi yang mempertemukan petani, UMKM, sektor pariwisata, pelayanan kesehatan, industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan pasar digital,” ujar Ardantya.
HIPPI juga mengingatkan pentingnya studi kelayakan, tata kelola profesional, pengawasan pembiayaan, serta model bisnis yang disesuaikan dengan potensi setiap desa.
HIPPI DPC Kota Malang menyampaikan lima agenda prioritas kepada Menteri Keuangan yang baru, yakni:
1. Menjaga kredibilitas APBN dan disiplin defisit tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Memberikan kepastian perpajakan serta menjamin pelayanan dan hak restitusi wajib pajak.
3. Menjaga transfer ke daerah serta meningkatkan kualitas dan kecepatan realisasi belanja pemerintah.
4. Memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, pariwisata, wisata kesehatan, ekonomi kreatif, pertanian, dan industri pengolahan.
5. Memastikan Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan secara transparan, profesional, dan bersinergi dengan ekosistem usaha yang telah ada.
HIPPI menilai keberhasilan Menteri Keuangan tidak cukup diukur dari target penerimaan negara dan angka defisit. Dampaknya juga harus terlihat dari pertumbuhan usaha lokal, peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja, kesehatan arus kas pengusaha, serta penguatan daya beli masyarakat.
“HIPPI DPC Kota Malang siap menjadi mitra dialog pemerintah. Kami berharap kebijakan fiskal nasional hadir secara nyata di Malang Raya melalui pembiayaan yang lebih mudah, pajak yang berkeadilan, APBD yang produktif, pariwisata yang berkembang, dan kemitraan koperasi dengan dunia usaha yang saling memperkuat,” pungkas Ardantya Syahreza.
