Sketsamalang.com — Kemerdekaan Indonesia tidak cukup dimaknai melalui upacara dan pengibaran bendera Merah Putih. Setelah 81 tahun merdeka, kemerdekaan dinilai harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan ekonomi bagi seluruh rakyat.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di NK Kafe Malang, Sabtu (15/8/2026). Dalam kegiatan itu, Dr. Raden Djoni Sudjatmoko, SE., MM., atau akrab disapa Abah Djoni, menyerahkan buku karyanya berjudul *Ekonomi Pancasila* kepada sejumlah peserta diskusi, termasuk Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia), R. Mohammad Ali.
Buku tersebut memuat gagasan Abah Djoni tentang pentingnya menempatkan Pancasila bukan sekadar sebagai dasar negara dan simbol kebangsaan, melainkan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan ekonomi, politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan.
“Gagasan Ekonomi Pancasila ini sudah lama saya tulis. Izin terbitnya keluar bulan Mei. Kemudian 1 Juni, pidato Pak Prabowo juga menyinggung hal yang sama: kemerdekaan harus dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Abah Djoni.
Menurut dia, kelima sila Pancasila harus menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dalam penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan juga harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak saling bertentangan.
“Sila kelima harus nyambung dengan sila pertama sampai sila keempat. Tidak boleh bertentangan. Kalau undang-undang tidak nyambung satu sama lain, yang dirugikan rakyat,” tegasnya.
Abah Djoni menekankan, keberhasilan kemerdekaan tidak semata-mata diukur dari terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan harus tercermin dalam kehidupan rakyat yang layak.
“Kemerdekaan harus hadir di meja-meja rakyat, di meja makan rakyat. Tidak boleh rakyat kelaparan. Harus hadir di sekolah, harus hadir di rumah sakit,” tuturnya.
Ia berpandangan bahwa kemerdekaan politik harus dilanjutkan dengan kemerdekaan ekonomi. Sebab, kemerdekaan yang hanya berhenti pada aspek politik belum sepenuhnya menyelesaikan perjuangan bangsa.
“Kalau cuma merdeka politik, ini baru setengah jalan. Merdeka itu bukan titik, tetapi garis perjuangan,” ujarnya.
Abah Djoni juga mengingatkan para pemegang kekuasaan agar menjadikan jabatan sebagai amanah untuk kepentingan masyarakat luas dan negara.
“Yang punya kekuasaan harus mementingkan kepentingan masyarakat luas dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok,” katanya.
Gagasan tersebut mendapat apresiasi dari jajaran DPP LPKAN Indonesia. R. Mohammad Ali hadir didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, Ketua OKK DPP LPKAN Sugiharto, Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Abdillah, serta Sekretaris DPC LPKAN Malang Raya Fuad.
R. Mohammad Ali menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara negara.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
Terkait buku Ekonomi Pancasila, R. Mohammad Ali menyambut positif gagasan yang dituangkan Abah Djoni. Ia menyebut LPKAN Jawa Timur akan menggelar pembahasan lebih lanjut mengenai buku tersebut.
“Buku ini sangat bagus. Nanti LPKAN Jatim yang akan membedah bukunya,” ucapnya.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan LPKAN bukan untuk mencari kesalahan ataupun menjatuhkan pemerintah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tugas kami memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.
Dalam konteks ekonomi kerakyatan, LPKAN juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan kelompok pekerja.
LPKAN turut menyoroti pentingnya mengawal implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, khususnya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, mengatakan regulasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Omnibus Law Cipta Kerja dan PP 7/2021 itu amanat konstitusi untuk memihak UMKM. Jangan hanya jadi kertas. Pastikan perizinan mudah, akses pembiayaan terbuka, pelatihan masif, dan pasar untuk produk UMKM benar-benar disediakan negara,” tegas Sugiharto.
Dalam diskusi tersebut, LPKAN merumuskan empat agenda utama ekonomi kerakyatan. Pertama, memperkuat UMKM, petani, nelayan, dan buruh sebagai fondasi ekonomi Pancasila.
Kedua, mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta kecintaan terhadap produk dalam negeri. Ketiga, menjaga stabilitas harga pangan, energi, dan pendidikan. Keempat, memastikan pemerataan pembangunan hingga desa, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta Indonesia Timur.
“Jangan sampai di negeri kaya ini rakyat masih sulit kerja dan harga kebutuhan pokok mahal. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Sugiharto.
Pada momentum HUT ke-81 RI, DPP LPKAN Indonesia juga mengajak seluruh jajaran DPD dan DPC LPKAN di berbagai daerah memperkuat pengawasan sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
R. Mohammad Ali menyerukan seluruh jajaran LPKAN bekerja maksimal dengan tetap mengedepankan integritas dan kepentingan masyarakat.
“Mari kita jaga persatuan, bekerja all out dengan tulus. Tegakkan integritas. Kawal agar pemerintahan bersih, sehat, dan benar-benar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” serunya.
Diskusi kemerdekaan di NK Kafe Malang sekaligus penyerahan buku *Ekonomi Pancasila* menjadi momentum untuk kembali menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan belum selesai.
Kemerdekaan harus terus diisi dengan kebijakan yang menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemerataan pembangunan.
Sebab, kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi tentang ketika rakyat benar-benar merasakan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan kedaulatan di tanah airnya sendiri.
