Sketsamalang.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menyampaikan sejumlah catatan penting terkait persoalan sosial dan ekonomi di Jawa Timur.
Sri Untari mengapresiasi keharmonisan dan kerukunan masyarakat yang tetap terjaga. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masih maraknya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ironisnya, kasus tersebut banyak terjadi di lingkungan yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi anak, yakni keluarga dan sekolah.
“Rumah dan sekolah yang dianggap aman ternyata masih terdapat hal demikian. Diperlukan komitmen seluruh komponen untuk menjaga dan mengawasi agar tumbuh kembang anak dan perempuan terjamin,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Selain kekerasan, Sri Untari juga menyoroti persoalan kesehatan mental anak. Penggunaan gawai tanpa pengawasan dinilai dapat meningkatkan risiko anak mengakses konten yang tidak sesuai dengan usianya dan berdampak terhadap perkembangan psikologis.
Berdasarkan hasil rapat kerja bersama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, masih ditemukan anak yang mengalami depresi akibat ketergantungan terhadap perangkat digital.
Sri Untari bahkan mengungkapkan adanya temuan perilaku seksual yang tidak semestinya pada anak usia dini. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar.
“Yang paling memprihatinkan adalah ketika anak umur 5 tahun sudah menunjukkan ketergantungan pada hal-hal terkait seks. Keluarga adalah benteng utama untuk mengurangi proses ini, didukung oleh lingkungan sekolah serta edukasi yang terus-menerus,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan peran keluarga sebagai benteng pertama perlindungan anak, disertai pengawasan penggunaan gawai dan edukasi yang berkelanjutan.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi E DPRD Jatim juga mencermati potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sri Untari menyebut, berdasarkan data terakhir yang diterima, sekitar 2.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan dari sejumlah perusahaan yang telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.
Jumlah tersebut belum termasuk perusahaan yang belum menyampaikan laporan.
“Kita perlu melakukan mitigasi agar dampak PHK tidak semakin meluas, terutama di kawasan industri,” katanya.
Ia mendorong penguatan koordinasi dan pengawasan antara Disnakertrans Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang dapat muncul akibat PHK.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di kawasan Gunung Bromo dan sejumlah wilayah pegunungan lainnya.
Sri Untari meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Menurutnya, perguruan tinggi yang memiliki kepakaran di bidang kehutanan dapat dilibatkan untuk menyusun pola mitigasi bencana yang lebih permanen dan berbasis kajian ilmiah.
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif ketika bencana terjadi, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan mitigasi jangka panjang.
Di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat, Sri Untari juga menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang tenang dan kondusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaku UMKM tetap mendapatkan ruang untuk berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Refleksi HUT ke-81 RI tersebut, kata Sri Untari, menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Timur, mulai dari perlindungan anak, kesehatan mental, ketenagakerjaan, mitigasi bencana hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Indonesia Makmur,” pungkasnya.
