Sketsamalang.com – Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Dr. Indra Permana, SE, MM., mendesak kepastian pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Velodrome Kota Malang di tengah polemik kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kepastian pengelolaan dinilai penting agar fasilitas olahraga tersebut dapat kembali optimal dan mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Indra usai meninjau kondisi Velodrome, Minggu (28/6/2026). Menurutnya, fasilitas olahraga tersebut membutuhkan perhatian serius agar tidak semakin mengalami penurunan kualitas.
“Jujur saja, secara pribadi saya miris melihat kondisi Velodrome saat ini. Kami juga prihatin terhadap para atlet yang masih kurang mendapatkan fasilitas. Namun di tengah segala keterbatasan itu mereka tetap mampu menorehkan prestasi,” ujar Indra.
Ia menilai persoalan utama yang harus segera diselesaikan adalah penetapan pengelola utama Velodrome. Kejelasan kewenangan, menurutnya, akan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan fasilitas, anggaran pemeliharaan, hingga pembinaan atlet.
“Saran saya selaku Anggota Komisi B, segera diputuskan siapa pengelola utama Velodrome, apakah Pemkot Malang atau Pemprov Jawa Timur. Keputusan ini akan memengaruhi prestasi atlet-atlet kita ke depan,” katanya.
Indra menegaskan bahwa atlet merupakan aset daerah sekaligus duta bangsa yang membawa nama Indonesia di berbagai ajang olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, keberadaan fasilitas olahraga yang layak menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan prestasi mereka.
“Para atlet adalah duta bangsa. Marwah suatu bangsa juga ditentukan oleh prestasi atlet yang berlaga di berbagai kejuaraan, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.
Komisi B DPRD Kota Malang, lanjut Indra, berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan Velodrome hingga tuntas. Ia berharap polemik pengelolaan tidak mengganggu aktivitas latihan para atlet.
“Kami akan terus mengawal agar permasalahan Velodrome segera diselesaikan. Yang terpenting, para atlet tetap bisa berlatih dan meraih prestasi yang lebih baik,” tegasnya.
Indra juga mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Wakil Ketua KONI Kota Malang, Wasto. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan Velodrome sebenarnya tidak terlalu besar.
“Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Wasto dari KONI. Biaya pemeliharaan Velodrome tidak banyak. Dalam setahun anggarannya tidak sampai Rp1 miliar, kondisi Velodrome sudah bisa kembali baik,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Velodrome sebagai salah satu sarana olahraga strategis di Kota Malang. Dengan pengelolaan yang jelas dan dukungan anggaran pemeliharaan yang memadai, fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan atlet sepeda yang berprestasi.
