Sketsamalang.com, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus memperkuat berbagai aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan predikat Kota Layak Anak (KLA) dari kategori Nindya menuju Utama.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang di Mini Block Office (MBO), Selasa (29/9/2026).
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Muhamad Sailendra, S.T., M.M., mengatakan penguatan layanan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pencapaian indikator Kota Layak Anak.
Menurutnya, penanganan persoalan anak tidak cukup hanya pada aspek pencegahan, tetapi juga harus memastikan adanya penyelesaian ketika terjadi kasus yang menimpa anak.
“Apakah melalui mediasi, kita selesaikan secara kekeluargaan, pendampingan psikolog kepada mereka yang menjadi korban, maupun upaya-upaya jika mereka menginginkan arah tuntutan hukum. Itu kita fasilitasi,” ujar Sailendra.
Ia menegaskan, rangkaian upaya tersebut menjadi bagian dari indikator bahwa Kota Malang telah melakukan pencegahan dan penanganan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.
“Sehingga pelayanan ini rasanya cukup pantas juga untuk Kota Malang. Itu yang menjadi indikator bahwa Kota Malang layak mendapat predikat Kota Layak Anak yang lebih baik ke depan,” katanya.
Sailendra menekankan, untuk mencapai predikat KLA Utama, seluruh pihak yang terlibat perlu memahami indikator dan mekanisme penilaian yang ditetapkan.
Ia mengibaratkan proses tersebut seperti sebuah pertandingan olahraga. Setiap peserta harus memahami aturan permainan agar dapat menjalankan perannya dengan baik.
“Untuk menjadi juara, yang harus kita pahami adalah permainannya, aturannya. Kalau tidak memahami aturan main, tentu akan berpengaruh dalam penilaian,” jelasnya.
Dalam penilaian Kota Layak Anak, terdapat sejumlah klaster indikator yang harus dipenuhi. Masing-masing perangkat daerah dan lembaga memiliki peran sesuai bidangnya.
Sailendra menyebut terdapat lima klaster utama yang menjadi bagian dari indikator KLA, mulai dari kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus.
Karena itu, setiap lembaga yang terlibat diharapkan memahami peran serta indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
Selain pelaksanaan program di lapangan, aspek administratif juga menjadi bagian dari penilaian. Kelengkapan dokumen, data, serta bukti pelaksanaan program perlu dipersiapkan secara baik.
“Ini masalah administrasi. Bisa jadi penilaiannya ada di lapangan, melihat dari klaster-klaster yang ada di Kota Malang ini mendukung tidak menjadi Kota Layak Anak. Yang kedua adalah lembaga yang mendukung terlaksananya Kota Layak Anak,” ungkapnya.
Selain penguatan kelembagaan, Sailendra juga menyoroti pentingnya sistem informasi dan ketersediaan data terkait anak.
Menurutnya, data yang terpadu, mutakhir, benar, dan akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta program yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Kalau data sistem informasi ini bisa kita lakukan secara terpadu, datanya mutakhir, benar, akurat, dan sinergi antara perangkat daerah maupun dengan lembaga, ini akan menjadi dukungan buat Kota Layak Anak,” tuturnya.
Data tersebut, lanjutnya, dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan serta program yang dibutuhkan anak di Kota Malang.
Program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinsos-P3AP2KB, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga terkait lainnya.
Sailendra menegaskan, pencapaian predikat dalam penilaian KLA pada dasarnya merupakan bonus dari berbagai upaya yang dilakukan secara konsisten.
“Masalah juara itu bonus bagi kita. Kita lakukan dengan upaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, insyaallah menjadi bonus,” katanya.
Ia menambahkan, hal terpenting adalah membangun kepedulian bersama terhadap anak, termasuk memastikan perlindungan, pemenuhan hak, serta dukungan terhadap potensi dan prestasi anak.
“Anak menjadi generasi penerus kita di masa mendatang,” pungkasnya.
