Sketsamalang.com, SURABAYA — Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024–2029 mengikuti orientasi dan pembekalan selama dua hari. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pembekalan itu menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman anggota DPRD Jatim mengenai tata kelola pemerintahan daerah, penganggaran, serta pencegahan korupsi.
Anggota DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mengatakan orientasi tersebut penting untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Sri Untari, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan pembekalan mengenai regulasi otonomi daerah dan mekanisme penganggaran yang akuntabel.
“Selama dua hari kami digembleng oleh Kemendagri terkait bagaimana membangun otonomi daerah yang benar berdasarkan regulasi yang ada. DPRD dan eksekutif harus menjadi wadah bersama dalam memajukan daerah,” kata Sri Untari kepada wartawan, Minggu (20/9).
Selain tata kelola pemerintahan, aspek pencegahan korupsi menjadi salah satu materi utama dalam pembekalan tersebut. Sri Untari menyebut Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memperoleh paparan pencegahan korupsi secara komprehensif dari KPK RI bagi anggota DPRD.
Ia menjelaskan, KPK memberikan sejumlah rambu-rambu kepada anggota legislatif terkait potensi pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengawasan.
“KPK sangat menekankan pencegahan antikorupsi agar semuanya berhati-hati. Semua aspirasi dan pembangunan harus masuk melalui pintu-pintu resmi yang sah, yakni melalui RKPD dan mekanisme Musrenbang, bukan lewat jalur yang menyalahi aturan,” tegas politisi asal Malang Raya tersebut.
Pada sesi penutup, para anggota DPRD Jatim juga mendapatkan pembekalan motivasi dari pengurus Kadin Indonesia, Eko. Materi tersebut menekankan pentingnya pola pikir inovatif dan kreatif dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Sri Untari menyebut pelayanan kepada masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, sistem pemerintahan yang baik harus berjalan seiring dengan upaya memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
“Sistem itu penting, tetapi kepuasan masyarakat (customer satisfaction) adalah yang paling utama dan pokok,” ujarnya.
Ia berharap pemahaman yang diperoleh dalam orientasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan Jawa Timur.
“Dengan pemahaman yang utuh antara eksekutif dan legislatif, kita bersama-sama membangun Jawa Timur agar rakyat makin makmur dan angka kemiskinan terus berkurang,” pungkasnya.
