Sketsamalang.com – Penasehat Fraksi Perjuangan DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Dewan Penasehat Dekopinwil Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mendorong Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat kemandirian ekonomi umat dan menjaga independensi organisasi.
Menurut Sri Untari, penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga marwah NU sekaligus memastikan khidmah organisasi tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan bangsa.
Ia menegaskan, seluruh gerak langkah NU ke depan harus berlandaskan tema resmi Muktamar NU, yakni “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.”
Sri Untari menilai tema tersebut memiliki relevansi kuat dengan tantangan NU dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan kebangsaan saat ini.
Salah satu agenda yang dinilai mendesak adalah membangun kemandirian ekonomi, baik di tingkat jam’iyah sebagai organisasi maupun jamaah sebagai warga NU.
Menurut Sri Untari, kemandirian ekonomi merupakan fondasi penting agar NU dapat menjalankan peran dan misinya secara berdikari tanpa ketergantungan terhadap pihak tertentu.
“Kemandirian ekonomi adalah benteng utama agar NU dapat menjalankan misinya secara berdikari. Penguatan ekonomi warga berbasis pesantren, UMKM, dan koperasi harus terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” ungkapnya.
Ia mendorong pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki pesantren, pelaku UMKM, dan koperasi agar tidak berhenti pada program jangka pendek. Penguatan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Selain persoalan ekonomi, Sri Untari juga menyoroti posisi NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mendorong NU kembali memperkuat perannya sebagai salah satu pilar civil society atau masyarakat sipil yang independen dan berwibawa.
Ia mengutip pandangan akademisi dari UIN KHAS Jember bahwa NU perlu menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memiliki daya tawar moral.
Dalam konteks ketatanegaraan, menurut Sri Untari, NU idealnya dapat menjadi mitra kritis pemerintah. Dengan posisi tersebut, NU tetap dapat memberikan masukan secara objektif, menyuarakan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga jati diri organisasi.
“NU harus mampu menjadi mitra kritis pemerintah. Artinya, ketika kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, NU dapat mendukung. Namun, ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, NU juga harus berani menyampaikan suara masyarakat,” ujarnya.
Relasi NU dengan kekuasaan juga menjadi perhatian Sri Untari. Ia mengingatkan pentingnya menjaga jarak posisional agar kedekatan dengan kekuasaan tidak mengaburkan fungsi utama NU sebagai organisasi yang berkhidmat kepada umat dan masyarakat.
Menurutnya, keberpihakan kepada kepentingan rakyat kecil harus tetap menjadi prioritas. Aspirasi warga terkait berbagai kebijakan strategis pemerintah perlu dikawal agar pelaksanaannya benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang adil dan merata.
Beberapa program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberlanjutan Koperasi Merah Putih, disebut perlu mendapat perhatian agar implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sri Untari menilai NU memiliki posisi strategis untuk memastikan suara masyarakat, khususnya kelompok bawah, tidak terabaikan dalam proses pembangunan.
Latar belakang keluarganya sebagai putri salah satu tokoh pilar Muslimat NU di Ponggok, Blitar, turut memperkuat komitmennya terhadap perjuangan dan pengabdian kepada jam’iyah.
Bagi Sri Untari, penataan relasi antara NU dan negara serta optimalisasi pelayanan kepada umat merupakan agenda penting yang perlu terus diperkuat.
Dengan demikian, khidmah NU diharapkan tetap berjalan pada koridor utamanya, yakni menjaga marwah organisasi, memperkuat kemandirian umat, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
