Sketsamalang.com, MOJOKERTO – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMKN 2 Kabupaten Mojokerto. Hasilnya, proses penerimaan peserta didik dinilai berjalan lancar dengan seluruh kuota sekolah terpenuhi. Namun, DPRD Jatim menyoroti persoalan yang lebih mendesak, yakni belum terpetakannya sekitar 60 persen lulusan SMA/SMK di wilayah Mojokerto.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin bersama jajaran Komisi E DPRD Jatim sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sekaligus memetakan keberlanjutan lulusan pendidikan menengah.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno menyampaikan, pelaksanaan SPMB di Kabupaten dan Kota Mojokerto berlangsung sesuai harapan. Tidak terdapat bangku kosong karena seluruh daya tampung sekolah telah terisi.
“Alhamdulillah, pelaksanaan SPMB di Mojokerto berjalan baik. Tidak ada bangku kosong, artinya seluruh daya tampung sekolah telah terpenuhi,” ujar Sri Untari saat kunjungan kerja di SMKN 2 Kabupaten Mojokerto.
Meski demikian, menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi proses penerimaan siswa baru, melainkan memastikan lulusan SMA/SMK memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan pendidikan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, dari sekitar 9.000 lulusan SMA/SMK di Mojokerto, hanya sekitar 5 persen yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara 22 persen telah terserap ke dunia kerja, baik di Mojokerto maupun di luar daerah.
Adapun sekitar 60 persen lulusan lainnya hingga kini belum memiliki data yang jelas mengenai keberlanjutan pendidikannya maupun status pekerjaannya.
“Yang menjadi perhatian dan pekerjaan rumah kita bersama adalah sekitar 60 persen lulusan yang statusnya belum terdata secara pasti, apakah sudah bekerja atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi swasta,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sri Untari menilai data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran di Jawa Timur.
Karena itu, Komisi E DPRD Jatim bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap lulusan SMA/SMK di berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), khususnya dari lulusan pendidikan menengah.
Selain pemetaan, DPRD Jatim juga mendorong penguatan kerja sama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan SMK lebih mudah memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki.
Komisi E turut mengusulkan kolaborasi yang lebih intensif dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui penyelenggaraan job fair secara berkala. Program pembekalan kewirausahaan juga akan diperkuat agar lulusan memiliki pilihan untuk menjadi pelaku usaha, bukan hanya pencari kerja.
“Kita ingin lulusan SMA dan SMK di Jawa Timur memiliki banyak pilihan, baik melanjutkan pendidikan, bekerja di industri, maupun menjadi wirausaha. Dengan begitu angka pengangguran dapat ditekan dan kualitas SDM Jawa Timur semakin meningkat,” imbuh Sri Untari.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Pinky Hidayati, menyambut positif kunjungan kerja Komisi E DPRD Jatim. Menurutnya, evaluasi langsung dari legislatif menjadi masukan penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mulai dari pelaksanaan SPMB hingga pembinaan lulusan.
Kegiatan evaluasi tersebut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, kepala SMA/SMK negeri maupun swasta, serta seluruh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.
Melalui evaluasi tersebut, keberhasilan pendidikan diharapkan tidak hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan SPMB, tetapi juga dari kemampuan lulusan melanjutkan pendidikan, terserap di dunia kerja, maupun menciptakan lapangan usaha secara mandiri.
